Salah Sasaran, Ada Penerima Bansos Berstatus Direksi Perusahaan

JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkap masih banyak penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang salah sasaran.

Doa mengakui hal ini usai menerima temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut penyaluran bansos kepada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak tepat sasaran.

Risma menjelaskan. dari catatannya, ada juga penerima bantuan sosial yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan.

Tapi untuk penerima bansos ini, Risma mengatakan berdasarkan temuan di lapangan, pejabat perusahaan itu memang miskin dan karena itulah mendapat bantuan sosial.

“Tercatat penerima bansos itu adalah direksi atau pejabat perusahaan itu. Padahal kalau dicek orangnya miskin, ada yang cleaning service, ada yang buruh. Mereka tercatat sebagai pengurus atau pejabat di perusahaan itu, nah tapi realitasnya mereka miskin,” kata Risma, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (13/1/2023).

BPK mencatat sejumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial merupakan direksi atau pejabat di sejumlah perusahaan. Temuan itu mereka dapat dari Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM 2022.

Risma mengatakan ia langsung menindaklanjuti temuan tersebut dengan menemui Menkumham Yasonna Laoly. Dari pertemuan itu, pihaknya akhirnya membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena dianggap tidak sinkron.

Dia menyampaikan pihaknya akan memberikan sanksi.

“Disisi lain dia mengatakan akan cut dan mereka nanti menyampaikan ‘wong saya miskin’. Silakan nanti komplain ke kita, kita akan evaluasi,” ujar dia.

Bahwa pihaknya telah membicarakan permasalahan tersebut dengan aparat penegak hukum dan perguruan tinggi mengenai solusi tersebut,” pungkas dia.