JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyanggah terkait wacana Badan Intelijen Negara (BIN) di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Pernyataan itu saat menanggapi terkait permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjadi koordinator intelijen di Indonesia.
“Tidak, (BIN) tidak di bawah Kemenhan, diperintahkan oleh presiden untuk semacam koordinator, untuk membantu presiden menilai,” kata Prabowo kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023).
Prabowo meluruskan, Kemenhan hanya berperan sebagai koordinator untuk mengorkestrasi informasi yang diperoleh dan melaporkannya kepada presiden, untuk dinilai dan menentukan arah kebijakan. Dengan demikian, menurut dia, pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat, sesuai dengan informasi yang diperoleh.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Presiden Jokowi dalam arahannya saat membuka Rapim Kemenhan di Jakarta, Rabu (18/1/2023), menyampaikan Kemenhan harus bisa mengorkestrasi informasi intelijen pertahanan dan keamanan, yang selama ini dilakukan BIN, TNI, Polri, hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Kemenhan untuk bisa mengorkestrasi informasi intelijen pertahanan dan keamanan.
Arahan Presiden Jokowi disampaikan saat Rapat Pimpinan Kemenhan Tahun 2023, di Aula Bhinneka Tunggal Ika Gedung Kemenhan Jakarta, Rabu (18/1/2023).
Sebagai informasi, Presiden Jokowi meminta Kemenhan untuk bisa mengorkestrasi informasi intelijen pertahanan dan keamanan.
Arahan Presiden Jokowi disampaikan saat Rapat Pimpinan Kemenhan Tahun 2023, di Aula Bhinneka Tunggal Ika Gedung Kemenhan Jakarta, Rabu (18/1/2023).
Jurnalis: Bambang Santoko
Tinggalkan Balasan