BOGOR- Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pihak Kementerian ATR/BPN ada empat layanan elektronik ini bisa mengurangi antrian sampai 40 persen.
Hal itu dikatakan Hadi Tjahjanto saat launching Corporate (CorpU) Universty di Gedung PPSDM, Cikeas, Bogor, Senin (6/3/2023).
“Empat layanan elektronik tersebut diantaranya informasi secara elektronik, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) secara elektronik, zona nilai tanah secara elektronik, dan hak tanggungan roya secara elektronik,” ujar Hadi Tjahjanto
Dia mengaku, pada bulan September dirinya meminta tambah dua layanan elektronik untuk pelayanan akta jual beli dan peralihan hak.
“Selama ini pihak Kementerian ATR/BPN bersinggungan kepada notaris, kalau sudah ada layanan elektronik sudah tidak lewat notaris lagi,” ujar Hadi.
Dia mengungkapkan ada dua permasalahan arahan dari Presiden Jokowi agar menyelesaikan permasalahan di wilayah Banyuwangi. Dimana ada masyarakat mengeluhkan penyelesaian tanahnya selama berbulan-bulan.
“Setelah saya menelpon kepala kantor pertanahan Kabupaten Banyuwangi bahwa permasalahannya ada di Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) dan setelah itu empat hari selesai,” ujar Menteri Hadi.
Dia juga menyinggung kunjungannya ke Riau beberapa waktu lalu. Dimana ada permasalahan peralihan hak yang sudah berjalan selama empat bulan belum selesai.
“Selama ini masyarakat hanya taunya BPN saja padahal ada di PPAT. Dengan adanya sistem elekronik nanti maka sudah mencapai 80 persen layanan kepada masyarakat secara elektronik,” pungkas dia.
Jurnalis: Agung/Dirham
Tinggalkan Balasan