Wakil Menteri Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni dalam konferensi pers Kick Off Meeting Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Road to Kepri 2023 di Jakarta, Selasa (11/4/2023). Dok: ATR/BPN

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) berencana menyelesaikan 22 Kepuluan Riau sertifikasi salah satunya pulau terluar di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yakni Sentut di Kabupaten Bintan.

Hal itu dikatakan Wakil Menteri Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni dalam konferensi pers Kick Off Meeting Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Road to Kepri 2023 di Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Menurut Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni, untuk di Kepri sendiri, terdapat 22 pulau terluar belum tersertifikasi. Salah satunya yaitu pulau Sentut.

“Sekali lagi, bang Wamen (LHK) ada rencana juga mensertfikasi seluruh pulau terluar di Kepri, jumlahnya 22, masih ada satu yang belum disertifikasi yaitu Pulau Sentut di Bintan,” ucap Raja Juli

Raja Juli beralasan, Pulau Sentut belum mendapatkan sertifikasi lantaran masih menjadi kawasan hutan.

Karena itu, dia berharap agar sertifikasi Sentut bisa diselesaikan karena pulau ini berbatasan langsung dengan Singapura.

“Kalau kita sertfikasi seluruh pulau terluar ini, Insya Allah, kasus semacam (pulau) Sipadan dan Ligitan tidak akan terjadi,” sambungnya.

Wakil Meteri Lingkungan Hidup (Wamen LHK) Alue Dohong sangat mendukung adanya forum GTRA ini, karena sebagai forum koordinasi, sinkronisasi, komunikasi dan harapan pak Menteri tadi merupakan forum untuk penyelesaian masalah, untuk menghilangkan ego sektotal masing-masing.

“Karena itu forum ini harus kita dukung bersama, dan kerja sama intensif antar Kementerian dan Lembaga sangat dibutuhkan dalam rangka kesuksesannya. Terima kasih juga kepada Gubernur Kepri, dan Bupati Karimun sudah bersedia menjadi tuan rumah GTRA 2023 ini,” ucap Wamen Alue.

Kedua, lanjut kata Ale tadi disinggung soal bandara. Alhamdulilah, proses penyelesaiannya dalam waktu beberapa bulan ini bisa keluar, dan ibu menteri sudah menyepakati penyelesaiannya lewat RPJLS dan sekarang SOP-nya sudah ada di Biro Hukum.

Dia berharap mudah-mudahan kita doakan sebelum GTRA, pelepasannya sudah selesai, karena saya tahu Pulau Karimun ini berbatasan langsung dengan negara tetangga.

“Pulau Karimun adalah pintu depan negara bangsa kita dengan tetangga, jadi sangat strategis kita mendukung bandara itu, karena di samping untuk kegiatan komersial. Harapannya bandara itu bagian dari siapa tahu untuk pertahanan keamanan kita.

Dia mengatakan bisa menjadi landasan untuk pesawat tempur dan sebagainya. kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di masa mendatang.

Kedua, kata Wamen LHK memang terkait dengan aset reform. Juga TORA atau perhutanan sosial, berdasar peta inigratifyang dikeluarkan oleh KLHK bahkan terkait dengan aset reform itu sudah 5,07 juta hekatare dari sebelumnya 4,1 juta hektare.

Dia mengatakan sampai saat ini memang sudah diselesaikan proses pelepasannya 2,89 juta hektare. belum tentu sudah disertifikatkan. itu yang harus dipaham.

Dia juga menjelaskan pak menteri tadi sudah sampaikan progres sertifikasinya masih lambat karena berbagai faktor mungkin anggaran kita, mungkin proses timnnya yang memang harus kita kuatkan ke depan, termasuk misalnya yang tadi pelepasan TORA kawasan perkebunan itu ada 488 ribu hektare lebih.

“Saat ini masih menunggu regulasi dari kementerian pertanian karena butuh regulasi karena statusnya sudah di Kementerian ATR/BPN Itu bisa menjadi contoh, kalau pun itu selesai. Maka proses sertifikasinya akan lancar, kita dorong juga ke Kemenerian Pertanian (Kementan). proses fasus-fasum akan terus kita percepat, termasuk transmigrasi,” pungkas dia.

Jurnalis: Agung Nugroho