JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto memimpin rapat pimpinan yang digelar di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Senin (15/5/2023).
Agenda rapat kali ini membahas terkait capaian anggaran, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kota Lengkap, hingga penyelesaian permasalahan pertanahan.
Membuka rapat ini, Hadi Tjahjanto mengungkapkan adanya peningkatan pendaftaran tanah melalui program PTSL. Jumlahnya kini mencapai 102,3 juta bidang terdaftar, di mana 85,6 juta bidang tanah telah tersertifikat.
Dengan demikian, dia berharap pada 2024 mendatang seluruh tanah di Indonesia yang berjumlah 126 juta bidang dapat terdaftar.
Menteri ATR/Kepala BPN meminta agar pendaftaran tanah bukan hanya terhadap tanah milik masyarakat secara perorangan, namun juga tanah milik pemerintah, instansi, maupun wakaf serta rumah-rumah ibadah.
Berdasarkan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta yang dilakukan pada minggu lalu, Menteri ATR/Kepala BPN menyoroti sertifikasi Tanah Kas Desa yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
“Saya juga memberikan sertifikat secara door to door dan di beberapa tempat ada hal yang perlu kita garisbawahi agar tidak timbul permasalahan-permasalahan sosial di kemudian hari, di antaranya adalah tanah bengkok atau tanah kas desa. Kami harapkan, tanah kas desa di seluruh Indonesia bisa disertifikatkan,” ujar Hadi Tjahjanto.
Sehubungan dengan Kota Lengkap, saat ini Kementerian ATR/BPN telah mendeklarasikan enam Kota Lengkap, yaitu Kota Denpasar, Kota Madiun, Kota Bontang, Kota Tegal, Kota Surakarta, dan Kota Yogyakarta.
Hadi Tjahjanto menginginkan ke depannya, Kota/Kabupaten Lengkap lainnya akan menyusul yang sesuai dengan persyaratan, yakni lengkap secara spasial maupun yuridis.
“Karena dengan ini juga memberikan gambaran kepada masyarakat terkait pentingnya kita memiliki Kota Lengkap, terkait dengan aturan-aturan dan pelayanan kepada masyarakat. Ini akan menambah kepercayaan publik bahwa kerja kita memang nyata terutama untuk melaksanakan pelayanan masyarakat,” tambah Menteri ATR/Kepala BPN.
Lebih lanjut, rapat ini membahas capaian anggaran Kementerian ATR/BPN pada tahun 2023 yang saat ini tercatat sebesar 24,98%.
“Anggaran tahun 2023 saya minta untuk direalisasikan dan diserap dengan baik agar kita bisa melampaui dari target yang sudah kita capai tahun 2022 adalah 93,61%. Ini juga terkait dengan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) yang kita dapatkan dari 75% menjadi 80%,” papar Menteri ATR/Kepala BPN.
Adapun rapat pimpinan kali ini diikuti oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN secara langsung dan jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi serta Kantor Pertanahan secara daring.
Jurnalis: Agung Nugroho
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan