JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik, Jerry Massie meminta usulan penambahan dana desa dari Rp 1 Miliar menjadi Rp 5 Miliar itu dibatalkan saja. Pasalnya, hasil Badan Pusat Stastistik (BPS) data orang miskin di Indonesia meningkat hingga 9,7 %.
“Kalau dana desa itu diperuntukkan pada hal yang benar, jelas dan tepat, itu barang kali masih di pertimbangkan melanjutkan program itu. Tapi kalau selama ini tidak ada keuntungan buat masyarakat desa, percuma buang-buang anggaran. Memperkaya oknum Kepala Desa,” kata Jerry Masie Kepada Indonesiaparlemen.com, Senin (22/5/2023).
Dia mencontohkan seringnya ditemukan wilayah yang tidak ada realisasi secara nyata. Misalnya seperti belum ada pemerataan jalan lingkungan (Jaling) bahkan tidak adanya saluran irigasi.
Lebih parah lagi, kata dia, meski sudah dianggarkan untuk Badan Usaha Milik Desa (BumDes). Namun, kenyataan di lapangan banyak desa-desa belum mempunyai UMKM.
“Dibekukan saja dana desa, menghabiskan uang APBN tapi tidak jelas (penggunaannya). Karena tidak ada kemajuan signifikan di desa,” terangnya.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) itu lebih menyetujui agar pemerintah pusat lebih memperhatikan sumber daya manusia (SDM) setiap Kepala Desa yang menjabat di wilayahnya.
“Kepala Desa yang sarjana atau Diploma baru berapa persen (jumlahnya),” ungkap dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar mengusulkan agar dana desa dapat naik lima kali lipat pada 2024. Saat ini dana desa yang diterima masing-masing kepala desa sekitar Rp 1 miliar.
“Diawali dulu 200 juta rupiah, 300, 500 sampai 1 miliar. Kita berani taruhan, kita berani berkomitmen bahwa jumlah lima miliar rupiah akan menggeliatkan percepatan pembangunan desa secara masif,” kata politisi yang akrab disapa Cak Imin tersebut saat memberikan materi tentang dana desa di Universitas Islam Malang (UNISMA), Minggu (21/5/2023).
Jurnalis: Dirham
Tinggalkan Balasan