JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan terdapat perbedaan draf Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) versi pemerintah dengan versi DPR RI. Dalam draf RUU DKJ versi Pemerintah, gubernur DKI Jakarta tetap dipilih lewat pemilihan kepala daerah atau pilkada.
“Jadi ada isu yang berkembang dari draft RUU versi DPR bahwa gubernur DKI Jakarta ditunjuk oleh presiden. Sementara, di draf (versi) pemerintah tidak ada,” kata dia dalam diskusi bertajuk “Ada Apa dengan Daerah Khusus Jakarta?”, di Media Center Indonesia Maju, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2023).
Mantan Kapolri itu juga mengungkapkan bahwa urusan pemilihan gubernur DKI Jakarta tidak pernah diotak-atik oleh pemerintah dalam draf tersebut.
Tito menyebut alasan pemerintah untuk menginginkan adanya pilkada dalam memilih gubernur Jakarta demi menghormati prinsip demokrasi yang sudah berlangsung.
“Jadi saya mau tegaskan betul bahwa draf pemerintah itu tidak pernah mengotak-atik soal mekanisme rekrutmen atau sistem pemilihan kepala daerah tetap seperti sebelumnya, melalui Pilkada, 50 persen plus 1 suara. Bupati, wali kota tetap ditunjuk oleh gubernur,” ungkap dia.
Ia kembali menegaskan, proses pemilihan kepala daerah di Jakarta tetap berlaku sama seperti tahun sebelumnya. Meski status Jakarta bukan lagi sebagai Ibu Kota Negara.
Mendagri Tito juga menjelaskan bahwa RUU DKJ memberikan 12 kewenangan khusus kepada Jakarta.
Hal itu adalah pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, kebudayaan, penanaman modal, perhubungan, lingkungan hidup, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perindustrian, pariwisata, perdagangan, pendidikan, serta kesehatan.
Dengan adanya kewenangan khusus tersebut, nantinya Jakarta akan menjadi seperti New York di Amerika Serikat dan Melbourne di Australia. Kedua kota tersebut memang pernah menjadi ibu kota masing-masing negara sebelum kemudian dipindahkan ke kota lain.
“Bahkan saat ini Kota New York dan Melbourne akhirnya menjadi pusat perekonomian dan bisnis. Hal itulah juga yang tengah dilakukan di Indonesia nanti,” pungkas Tito.
Jurnalis: Dewo
Tinggalkan Balasan