JAKARTA, INDONESIA PARLEMEN – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak ambil pusing atas polemik pemutaran film G30S/PKI di lingkup internalnya. Gatot menegaskan, acara nonton bareng itu memang perintahnya.

“Itu memang perintah saya, yang bisa melarang hanya pemerintah,” kata Jenderal Gatot kepada wartawan seusai ziarah di Makam Bung Karno, Blitar, Senin (18/9/17) siang.

Dia juga menyatakan, Mendagri sudah mengizinkan dia memerintahkan seluruh anggotanya menonton film tersebut. Ditanya mengenai film itu masih menjadi polemik, Gatot menjelaskan menonton film itu merupakan upaya bagian dari meluruskan sejarah.

“Saya nggak mau berpolemik, ini juga upaya meluruskan sejarah. Karena prajurit saya, masih banyak yang tidak tahu,” katanya.

Menurutnya, bahkan Presiden Sukarno sendiri pernah memberi pesan untuk tidak melupakan sejarah. Sejarah itu jangan mendiskreditkan, ini hanya mengingatkan pada anak bangsa. Jangan sampai peristiwa itu terulang kembali, sangat menyakitkan bagi semua pihak.

Sebelumnya diberitakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menanggapi rencana pemutaran film Gerakan 30 September PKI (G30S), yang diinisiasi TNI Angkatan Darat. Pemutaran itu rencananya akan dilakukan serentak pada peringatan hari jadi TNI 5 Oktober 2017 mendatang.

Mendagri menyebutkan, ia sama sekali tidak keberatan atas pemutaran film tersebut. Apalagi pemutaran itu ditujukan agar masyarakat dapat mengingat kembali sejarah Gerakan 30 September. Pemutaran film itu juga sangat baik untuk mengenalkan sejarah gerakan itu kepada generasi muda Indonesia.

“Film terkait fakta sejarah, ya silahkan saja. Saya tidak melarang. Tujuannya supaya masyarakat dan bangsa, khususnya yang muda-muda yang tidak mengalami, mengetahui bahwa ini bagian dari sejarah,” jelas Tjahjo.

Ditegaskannya, Gerakan 30 September PKI adalah sebuah gerakan yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Termasuk sejarah angkatan darat, yang perwira tingginya tewas dalam peristiwa tersebut. Ada tanggugjawab bersama masyarakat Indonesia untuk meluruskan tata sejarah bangsa di negeri ini. Khususnya terkait Gerakan 30 September. (Jones)

Tag Terkait: