Pengamat Hukum : Debt Collector Tetap Tidak Boleh Esekusi Unit Kendaraan

  • Bagikan

BEKASI, INDONESIAPARLEMEN.COM – Masih menemukan aktivitas perusahaan pembiayaan menggunakan jasa debt collector yang masih tetap melakukan pemberhentian unit kendaraan dijalan sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.

Pengamat Hukum, Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa terkait penyitaan suatu unit kendaraan atau barang lainnya baik secara perdata maupun hukum pidana itu harus dapat persetujuan dari pihak pengadilan.

Baca Juga :  Kuasa Hukum Ingatkan Masyarakat Tak Ikut Lelang Aset Kapal Asabri Karena Ilegal
Foto : ilustrasi

“Jadi pribadi atau perorangan yang disebut pihak ke tiga (Debt Collector) tidak diperbolehkan melakukan eksekusi unit kendaraan diluar keputusan atau persetujuan dari pengadilan. Karena itu sama saja perampasan! dan pihak yang telah dirugikan dapat melaporkan ke pihak kepolisian,” tegas, Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum selaku pengamat hukum dan sebagai Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya saat diwawancarai awak media ini melalui WhatsApp pribadinya, Selasa (22/12/20).

Baca Juga :  Kapolda Sumut Minta Masyarakat Berbagi Informasi Terkait Penembakan Wartawan

(Dirham)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *