Perdana Menteri Hongaria Didemo Walikotanya

  • Bagikan
Baliho bentuk protes terhadap Victor Orban/Net

JAKARTA, INDONESIA PARLEMEN – Walikota oposisi di Eropa Timur menyuarakan suara mereka melawan korupsi dan populisme. Di Hongaria khususnya, pertarungan ini sangat terlihat. Tanda-tanda ketidakpercayaan politik antara walikota dan Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orbán, benar-benar bermunculan di jalan-jalan Budapest.

Baliho yang mencantumkan 25 contoh bagaimana pemerintah Hongaria nasional diduga mengancam fungsi kotamadya dengan pemotongan keuangan telah ditempatkan di depan Balai Kota Budapest. Mereka adalah oposisi ibu kota, tantangan terbuka terhadap administrasi Orbán.

Pelayanan publik yang paling mendasar telah dikutip di papan reklame. Mulai dari penerangan jalan hingga pemanas distrik hingga transportasi umum. Salah satu baliho paling mencolok berbunyi:

Betapa kesal Anda jika mulai besok pipa limbah yang rusak tidak diperbaiki di jalan Anda? Pembatasan pemerintah membahayakan pemeliharaan sepanjang 6401 km pipa. Fungsi kota dipertaruh

Peringatan terakhirnya mungkin yang terkuat: Menjarah kota kita bukanlah cara untuk memerintah.

Pemerintah kota Budapest merasa sedang memikul beban finansial yang berat. Pandemi telah mengurangi pendapatannya sebesar 20%, sementara 20% lainnya berisiko karena langkah-langkah penghematan pemerintah nasional. Walikota Budapest, Gergely Karácsony, mengatakan pemerintahan Orbán menghukum kota-kota yang dipimpin oposisi.

Karácsony memberi tahu kami bahwa “sumber pendapatan terpenting bagi Budapest adalah pajak bisnis, yang dibayar oleh bisnis lokal. Pemerintah menguranginya, memotong sejumlah besar anggaran kota. Namun dia mengatakan bahwa Budapest masih harus membayar“ solidaritas ” pajak ”. Menurutnya,” gabungan kedua elemen ini membuat Budapest hampir bangkrut “.

Pajak solidaritas di Hongaria diharapkan dapat membantu mendukung kota-kota berpenghasilan rendah. Pemerintah nasional berpendapat bahwa kota yang lebih kaya perlu berbagi beban keuangan dan krisis yang disebabkan oleh pandemi.

Walikota bersatu

Walikota Budapest tidak sendirian dalam perjuangannya melawan pemerintah. Lusinan walikota oposisi pro-Eropa liberal lainnya telah mengambil tindakan sejak pemilihan kota 2019 ketika oposisi anti-Orbán secara mengejutkan memenangkan hampir setengah dari kota-kota besar Hongaria.

Beberapa dari mereka baru-baru ini bertemu di kota Tatabánya untuk mengoordinasikan tanggapan mereka terhadap keuangan mereka yang semakin menipis. Ilona Szucsné Posztovics adalah walikota Tatabánya. Dia setuju sepenuh hati dengan Karácsony dan mengatakan kepada kami bahwa “Pemerintah Hongaria melakukan diskriminasi antara kota-kota yang dipimpin oleh walikota dari partai yang berkuasa dan kota-kota yang dipimpin oleh partai-partai oposisi”. Dia memberi kita contoh 24 Desember ketika kota-kota besar yang dipimpin oleh Fidesz menerima bantuan 3,5 juta euro, sementara kota-kota pro-oposisi, seperti miliknya, tidak mendapatkan apa-apa.

Baca Juga :  Gubernur New York Legalkan Konsumsi Ganja

Dana Uni Eropa

Oposisi Walikota juga mengatakan bahwa dana Eropa tidak didistribusikan secara merata. Sekelompok dari mereka mengambil langkah berani untuk meminta akses ke dana Uni Eropa secara langsung, melewati pemerintah nasional mereka.

Walikota Budapest baru-baru ini menandatangani “Pakta Kota Bebas”, dengan para pemimpin dari Praha, Warsawa dan Bratislava dan mereka mengajukan diri kepada UE sebagai mitra alternatif bagi pemerintah nasional mereka. Negara-negara tersebut adalah bagian dari kelompok negara yang sering dituduh oleh UE melanggar aturan hukum.

Karácsony memberi tahu kita bahwa salah satu motivasinya menandatangani pakta ini adalah opini publik. Menurut dia, “semakin banyak orang di Eropa yang marah karena dana pembangunan Uni Eropa mendanai korupsi dan otokrasi”. Dia mengatakan kepada kita bahwa walikota dalam “Pakta Kota Bebas” tidak ingin kota mereka menderita karena hal ini.

Anggaran Uni Eropa dan dana pemulihan pandemi

Walikota telah membuktikan bahwa mereka mampu mendorong perubahan di tingkat internasional. Parlemen Eropa telah memutuskan bahwa negara anggota sekarang harus berkonsultasi dengan otoritas lokal sebelum menyelesaikan Rencana Pemulihan dan Ketahanan nasional mereka. Itu adalah sesuatu yang telah dilobi oleh pemerintah kota yang dipimpin oposisi, selama lebih dari setahun.

Namun, Benedek Jávor, kepala perwakilan Budapest di Brussel melihat ada masalah dengan ini. Dia mengatakan kepada kita bahwa “kewajiban konsultasi ini tidak tertulis dalam undang-undang. Tapi sekarang sudah diadopsi”. Dia bertanya-tanya bagaimana ini akan diterapkan. Dia mengatakan bahwa pemerintah Hongaria telah “mencoba untuk mempersiapkan, mengadopsi dan menyerahkan kepada Komisi Eropa Rencana Pemulihan dan Ketahanan, yang tidak dikonsultasikan dengan kota-kota terpenting di negara itu”.

Administrasi Orbán, di sisi lain, mengatakan siap untuk bernegosiasi dengan walikota oposisi.

Pekerjaan umum di Hongaria

Baca Juga :  Satu Orang Tewas Tertembak Dalam Aksi Brutal di Texas

Bagaimana uang dibagikan di Hongaria agak diselimuti misteri. LSM, Transparency International , mengatakan korupsi telah melembaga di sana, terutama melalui seruan tender. Józssef Péter Martin, direktur Transparansi Internasional Hongaria, mengatakan “menurut statistik, 40% dari prosedur pengadaan publik Hongaria hanya memiliki satu tawaran” dan “sekitar seperempat dana Uni Eropa disalurkan melalui oligarki dekat dan kroni pemerintah di masa lalu tahun “.

Kantor anti-penipuan UE telah membuka lebih dari 40 pertanyaan tentang dugaan penyalahgunaan dana UE. Akos Hadházy adalah anggota independen parlemen Hongaria. Dia membawa kami ke beberapa desa di timur laut Budapest untuk melihat beberapa contoh dari apa yang dia sebut “praktik curang”.

Pemberhentian pertama kami adalah Visznek, di mana uang tampaknya dialokasikan untuk sebuah taman yang tidak pernah habis. Hadházy menyebutnya sebagai “contoh khas bagaimana uang pembayar pajak Uni Eropa dicuri”. Dia bilang jumlahnya 220.000, bukan jumlah yang besar, “tapi kita hanya bisa melihat danau di sini” dan yang “ada sebelumnya. Mereka tidak melaksanakan apa yang ada dalam tender: mereka seharusnya membuat taman”.

Hadházy setuju dengan walikota oposisi Hongaria. Dia percaya bahwa di kabupaten “politisi Fidesz memutuskan desa mana yang dapat menerima dukungan Uni Eropa. Hanya mereka yang memilih ‘dengan benar’, jadi di mana mereka memilih partai yang berkuasa, mereka mendapatkan uang”. Dia juga mengatakan bahwa politisi ini mendikte perusahaan apa yang akan melaksanakan pekerjaan umum.

Dia juga membawa kita ke “proyek yang dipertanyakan” lainnya. Di sebuah desa kecil, sebuah pasar seharusnya dibangun pada tahun 2017 dengan dana 80.000 euro dari Uni Eropa. Sampai hari ini pasar masih belum selesai. Hadházy berpendapat bahwa pekerjaan itu bisa dilakukan dengan 80% lebih sedikit. Dia bahkan membuat klaim berani bahwa antara 20% hingga 30% dana Uni Eropa berakhir di tangan yang salah di Hongaria.

Walikota Anti-Orbán mengatakan bahwa mereka berkomitmen untuk melindungi demokrasi. Baliho adalah simbol perjuangan mereka dan ketegangan mendalam tentang bagaimana urusan harus dikelola. Pemerintah kota menuntut peran aktif dalam mengubah masa depan negaranya dan tidak ada niat untuk menyerah.

Sumber:euronews.com

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *