Nasional

Luhut: OTT Tidak Membuat Orang Jera

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (Dok: Lemhanas) 

JAKARTA, INDONESIA PARLEMEN – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berpendapat, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KKP) tidak membuat orang jera melakukan korupsi.

Luhut menyampaikan itu pada acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Strategi Nasional Pemberantasan Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 secara virtual pada Selasa (13/4/2021).

“OTT-OTT itu kita lihat tidak membuat orang jera. Kita lihat juga, maaf kalau saya bicara terbuka, OTT sendiri menurut saya buahnya tidak seperti kita harapkan. Orang bisa kapok, tidak juga,” Kata Luhut.

Untuk itu dia mendorong KPK untuk terus menggalakkan pencegahan korupsi. Luhut yang mengaku telah menjabat sebagai menteri hampir 7 tahun, mengganggap kinerja KPK tidak begitu maksimal dalam pencegahan.

Baca Juga :  Jutaan Satpam Kini Bisa Punya Rumah Lewat BTN

“Pencegahan ini saya yang harus dikedepankan KPK, dari awal saya mengedepankan hal itu. Pengalaman saya hampir 7 tahun di kabinet ini saya melihat pencegahan korupsi ini baru akhir-akhir ini terlihat baik. Ini penting, tidak sekedar OTT,” Ucapnya.

Luhut mengaku banyak berbincang dengan Ketua KPK Firli Bahuri dan pimpinan KPK lainnya terkait pencegahan korupsi. Pihaknya pun mendorong penguatan Stranas PK guna menimalisir penangkapan OTT di Tanah Air.

“Kita jangan biarkan orang terjerumus kalau kita masih bisa ingatkan. Saya minta KPK lebih maju, KPK tidak boleh jadi alat politik, alat kekuasaan,” Ujar Luhut.

Baca Juga :  Menteri Basuki Tinjau Pengerjaan Pusat Konservasi Anggrek di Kebun Raya Bogor

Sementara ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahauri sendiri menilai Stranas PK dapat menjadi modal bangsa Indonesia menatap masa depan yang bebas dari korupsi dengan menerapkan sebagai landasan bekerja bagi para gubernur dan pimpinan daerah dengan melaksanakan program Stranas PK.

“Baik itu perizinan dan tata niaga, tata kelola keuangan negara, reformasi birokrasi dan penegakan hukum agar tidak lagi terjadi praktik korupsi,” terangnya.

“Mari bersama menjauhi praktik dan perilaku korupsi sehingga mimpi kita, NKRI bebas korupsi bisa terimplementasi,” pungkas Firli

Editor: Redaksi

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button