Penggiat Anti Korupsi Jerry Massie Sebut Juliari Batubara Layak Dihukum Mati

  • Bagikan
Mantan Mensos, Juliari P Batubara jadi terdakwa kasus korupsi Bansos Covid-19

JAKARTA – Ketua Harian DPP Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Jerry Massie Vonis yang diterima mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara dinilai tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan, yaitu merampok dana bantuan sosial untuk Covid-19 dan menerima suap Rp 32,4 miliar.

Jerry menilai bahwa Juliari Batubara seharusnya menerima satu dari tiga vonis berat, yaitu penjara seumur hidup, vonis mati, atau paling lama 20 tahun penjara.

“Nah aspek keadilan tak diterapkan oleh majelis hakim. Jadi seharusnya hukuman dengan perbuatan seimbang,” kata Jerry, Selasa (24/8/2021).

Di satu sisi, Jerry Massie juga khawatir di kemudian hari hukuman itu akan terpotong dengan remisi bagi para koruptor.

Baca Juga :  Breaking News! Anak Laki-Laki Ridwan Kamil Hilang saat Berenang di Sungai Aere Swiss

Dia ingin agar peringkat Indonesia di posisi 3 negara terkorup se-Asia bisa dihilangkan. Salah satunya dengan keseriusan menangani korupsi, khususnya memberi efek jera bagi pejabat untuk menghindari perbuatan hina tersebut.

“Kalau Juliari 12 tahun itu tak sebanding dengan perbuatannya,” ucap Jerry.

GIAK, sambungnya, mendorong lembaga peradilan melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan perbuatan pelaku agar UU 31/1999 tentang Tipikor tetap berdiri kokoh.

Artinya, kalau memang tidak berkenan menghukum mati Juliari, maka hakim bisa memilih opsi memiskinkan pejabat.

Baca Juga :  Mengukur Peluang Capres 2024 Milenial, Begini Kata Pemerhati Politik

“Amerika Serikat pun melakukan hal yang sama. Berbeda dengan Korut, Taiwan, RRC dan Vietnam para koruptor tempatnya di dalam liang lahat,” tegasnya.

Jerry Massie mengingatkan bahwa koruptor sejatinya telah merampok duit rakyat. Maka itu, pemerintah wajib merampas aset mereka semua.

“Jadi kalau tidak ada hukuman berat bagi koruptor saya yakin sampai kapan pun sulit untuk membasmi dan memberangus koruptor di tanah air,” sambungnya.

“Presiden juga harus turun tangan. Kan KPK di bawah kendali presiden. Perlu ada tindakan kongkret, bukan tindakan konyol,” pungkasnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.