BEKASI – Analis Kebijakan publik Mulyadi angkat bicara tentang kesejahteraan guru honorer yang masih jauh dari layak. Menurutnya, pendidikan merupakan modal dasar percepatan kemajuan bangsa, dimana dengan pendidikan yang baik akan tercipta sumber daya manusia unggul sebagai akselerator kemajuan bangsa.
“Salah satu ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia adalah profesi
guru. Profesi yang sangat mulia namun menjadi dilema ketika pada profesi tersebut, dengan pekerjaan dan pengabdian yang sama, namun ada status berbeda (ASN dan Honorer / non ASN),” katanya kepada Indonesiaparlemen.com, Sabtu (25/9/2021).
Mulyadi pun menyinggung jargon “Pahlawan tanpa tanda Jasa” yang menurutnya seperti menjadi pembenaran bahwa para guru honorer harus rela hidup seadanya atau bahkan kurang.
“Saya cukup prihatin dengan kondisi para guru honorer, yang demi mencukupi
kebutuhan hidup dan tanggung jawab pada keluarganya, banyak yang harus cari usaha
sampingan lainnya.” ucap Mulyadi yang juga berprofesi sebagai dosen di sebuah sekolah tinggi di Bekasi, Jawa Barat ini.
Dia menambahkan, adanya rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
menjadi angin segar bagi para guru honorer yang tentu berharap akan peningkatan
kesejahteraan.
“Namun realita pelaksanaan seleksi guru PPPK tidak semulus yang diharapkan, banyak guru honorer yang mengadu ke Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ) terkait masukan dan keluhan atas pelaksanaan seleksi guru PPPK tersebut,” terangnya.
Mulyadi berharap, jika kebijakan rekrutmen guru PPPK mempertimbangkan rasa keadilan, penghargaan atas pengabdian dan dedikasi para guru honorer.
“Banyak guru honorer yang kecewa, karena pengabdian dan dedikasi mereka yang
begitu panjang seperti tak ada arti karena tidak mencapai pasing grade kompetensi teknis. Dan semoga kedepan para pemangku kebijakan lebih peduli dan memperhatikan kesejahteraan para guru honorer,” pungkas Mulyadi.
Reporter: Dirham
Editor: Angie
Tinggalkan Balasan