Menteri Yasonna: Kemenkumham Dorong Pemulihan Kesehatan dan PEN Lewat Revolusi Digital

  • Bagikan
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly dan jajarannya menghadiri Seminar nasional itu bertema “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional”.

JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly dan jajarannya menghadiri Seminar nasional itu bertema “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional”.

Seminar tersebut dilaksanakan dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021 dan dipusatkan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan ini diadakan secara virtual melalui zoom dan youtube dengan mengundang serta seluruh elemen masyarakat.

Yasonna menyampaikan jika Seminar Nasional ini adalah momentum dalam mensinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator baik kepada masyarakat maupun dunia usaha.

Baca Juga :  Presiden Jokowi: Tidak Ada Toleransi Untuk Penyeleweng Anggaran, Semua Harus Hemat

“Hasil dari seminar ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum dan HAM,” kata Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Indonesiaparlemen.com, Jumat (15/10/2021).

Dia menegaskan, Kemenkumham sebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan mendorong pemulihan kesehatan dan Peningkatan Ekonomi Nasional (PEN) melalui revolusi digital serta mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness).

Baca Juga :  Harga Emas Terjun Bebas Minggu Ini

“Melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam penyederhanaan proses perizinan,” ucap dia.

Pada kegiatan tersebut, juga hadir Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin sebagai Keynote Speaker. Wakil presiden menyampaikan kondisi pandemi ini memerlukan ketepatan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan guna menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional.

“Aturan kedaruratan dibutuhkan guna mencegah keterlambatan bertindak yang berpotensi menyebabkan kerugian negara yang lebih besar,” kata Ma’aruf Amin.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *