Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung pada kegiatan Sosialisasi Program Strategis Nasional di Horison Hotel, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara Minggu (31/7/2022). Dok: ATR/BPN

PEMATANGSIANTAR -Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang bekerja sama dengan Komisi II DPR RI untuk membantu masyarakat mewujudkan mimpinya mempunyai sertifikat tanah.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung pada kegiatan Sosialisasi Program Strategis Nasional di Horison Hotel, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara Minggu (31/7/2022).

“Jadi ini adalah program pemerintah yang memang dibuat sedemikian rupa untuk memastikan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kalau memang punya aset tanah diakui oleh pemerintah dan tentunya diakui oleh orang lain,” kata Ahmad Doli.

Ahmad Doli memastikan pemerintah terus optimis dalam menyelesaikan kasus-kasus pertanahan yang masih banyak terjadi, seperti sengketa tanah dan tanah telantar. Hal ini sebagai komitmen pemerintah untuk terus menyejahterakan masyarakat Indonesia.

“Pemerintah ini banyak sekali programnya untuk menyelesaikan sengketa. Bahkan di Kementerian ATR/BPN ada direktorat khusus yang menangani sengketa pertanahan. Salah satu programnya, yaitu Reforma Agraria dan tentunya PTSL ini,” Ucap Doli.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun, Timbul Jaya Sibarani, mengapresiasi kinerja Kementerian ATR/BPN yang telah mempermudah masyarakat dalam mengurus tanahnya.

Meskipun banyak permasalahan yang ada terkait pertanahan, Timbul Jaya Sibarani menilai BPN sebagai pelaksana kebijakan menjadi sangat penting bagi kebutuhan masyarakat.

“Mari kita dukung bersama program yang sudah dicanangkan oleh BPN ini. Masyarakat diharapkanr bisa membantu menyebarkan informasi kepada orang lain terkait program PTSL ini yang tidak dipungut biaya,” jelas dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara, Indera Imanuddin, turut serta mengajak masyarakat Kota Pematangsiantar untuk mensukseskan program BPN.

“Kami punya target kabupaten/kota yang sudah terakumulasi menjadi target provinsi. Hal ini perlu sama-sama kita sinergikan, sehingga target tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar,” terang Indera Imanuddin.

Pada kesempatan ini, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyerahkan secara langsung 10 sertifikat hasil PTSL kepada perwakilan masyarakat Kota Pematangsiantar yang hadir.

Sosialisasi ini merupakan kegiatan kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan Komisi II DPR RI dalam rangka mengedukasi masyarakat terkait pentingnya kepemilikan sertipikat tanah bagi masyarakat.

Jurnalis: Agung Nugroho