JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menegaskan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan bahwa Arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2023 akan mendorong pemulihan dunia usaha.
Namun dirinya menyayangkan dari indikator kinerja utama KKP belum berfokus pada usaha perikanan padat karya.
“Saya memberi saran sebagai masukan agar program unggulan KKP memperbanyak penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya saing dunia usaha perikanan,” kata Johan saat mengikuti Rapat Kerja bersama Menteri dan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (30/8/2022).
Politisi PKS ini menyampaikan perlunya indikator kualitatif dengan target serapan tenaga kerja oleh KKP pyang jelas dan terukur untuk pencapaian 2023.
“Hal ini penting agar pengawasan kinerja terhadap arah kebijakan KKP lebih terukur dan akan terlihat jelas peran KKP bagi pemulihan ekonomi nasional,” ujar Johan.
Selain itu, Johan meminta KKP bisa menjadi pelopor untuk perlindungan kondisi nelayan yang semakin terjepit dengan kenaikan BBM dan tingginya inflasi saat ini.
“Saya khawatir jutaan nelayan akan menganggur akibat kebijakan yang tidak pro nelayan. KKP harus menyiapkan program untuk memastikan perlindungan kepada nelayan dan keluarganya agar bisa terus melaut dan mendapatkan insentif khusus nelayan dalam kondisi ekonomi yang berat bagi nelayan,” tutur Johan.
Legislator Senayan ini juga menyoroti pengembangan budidaya udang untuk peningkatan ekspor dengan target 4000 unit sarana revitalisasi tambak (kincir) dan bantuan benih udang sebesar 80,6 juta ekor.
“Saat ini produksi udang secara nasional baru berkisar 856 ribu ton sementara permintaan udang dari luar negeri begitu besar sebagai market potensial. Kita mengusulkan agar KKP lebih konkret mempersiapkan peningkatan produksi udang dengan target produksi 2 juta ton berbasis budidaya Kawasan udang yang terintegrasi dan pemberdayaan masyarakat perikanan,” jelas Johan.
Jurnalis; Agung Nugroho
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan