Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat menjadi narasumber pada acara Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2023, di Grand Ballroom The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Kamis (9/2/2023). Dok: Kemendagri

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap, Polri dapat menjaga stabilitas keamanan selama tahapan Pemilu maupun Pilkada Serentak Tahun 2024 berlangsung.

Hal itu disampaikan Mendagri saat menjadi narasumber pada acara Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2023, di Grand Ballroom The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Kamis (9/2/2023).

“Mohon dijaga stabilitas keamanan di semua tahapan,” kata dia.

Mantan Kapolri itu mengatakan, Polri perlu memperhatikan tahapan-tahapan Pemilu yang dinilai rawan terjadinya gangguan keamanan. Dirinya berpesan agar pihak kepolisian betul-betul membaca tingkat kerawanan di masing-masing daerah. Langkah ini dibutuhkan untuk mengatur pembagian personel di tiap daerah.

“Betul-betul dilihat ancaman potensi, asesmennya, asesmen risiko betul-betul detail, daerah yang dianggap prioritas rawan satu, rawan dua, tiga, empat. Nah yang empat ini bisa digeser untuk membantu yang rawan satu, meskipun dia melakukan Pilkada juga daerah itu,” ujarnya.

Selain itu, Polri juga perlu melindungi dan memberikan keamanan kepada semua stakeholder baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat. Penjagaan terhadap peserta tidak hanya sebatas pada perseorangan, tetapi juga kantor partai politik hingga pengurusnya.

“Terutama di daerah rawan, karena dianggap pesaing, bisa saja kekerasan dilakukan,” imbuh dia.

Tito menekankan, jangan sampai ada masyarakat yang terintimidasi sehingga takut menunaikan hak pilihnya. Masyarakat harus dijamin bahwa hak untuk memilih itu dilindungi, sehingga partisipasi pemilih menjadi tinggi.

“Mereka harus dibuat nyaman bahwa mereka dijamin hak mereka memilih itu akan dilindungi, sehingga partisipasi menjadi tinggi, untuk legitimasi pemerintahan yang bagus,” jelas dia.

Jurnalis: Agung Nugroho