JAKARTA- Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani menilai dari berbagai pertemuan yang diadakan pada KTT ASEAN ke-42 tahun 2023 tersebut harus mengatensi Enabling Environtment yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada KTT Asean tahun 2022 lalu.
“Harus ada kesepakatan terciptanya kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung, serta meningkatkan kemampuan antar pihak agar bisa berperan lebih baik sehingga ASEAN kembali berwibawa dan bermanfaat bagi negara-negara anggotanya,” ujar dia kepada Indonesiaparlemen.com di Jakarta, Senin (8/5/2023).
Presiden Jokowi, kata dia, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dalam hal ini kehadiran fisik alutsista Indonesia secara permanen ada di ZEE merupakan keniscayaan.
Sedangkan dari perspektif keamanan,Indonesia melalui ASEAN dapat berupaya mempercepat penyelesaian Code of Conduct (COC) di Laut Cina Selatan antara Angkatan Laut ASEAN dengan Angkatan Laut Cina,” ucap Susaningtyas
Dengan berlakunya COC, kata dia, maka masing-masing Angkatan Laut menerapkan mekanisme pencegahan konflik di laut.
“Mekanisme COC ini sangat penting untuk meredam eskalasi konflik untuk tidak meningkat menjadi perang. Mendorong PBB untuk lebih berperan menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan atas klaim 6 negara sesuai dengan Piagam PBB sebagai wujud resolusi konflik,” jelas dia.
Menurutnya, penting bagi TNI melaksanakan sesuai data-data intelijen beberapa tahun terakhir, TNI diharapkan lebih aktif lagi di dalam mewujudkan stabilitas keamanan regional.
“TNI harus menunjukkan leadership di antara militer negara-negara anggota ASEAN. TNI dapat menyusun program aksi keamanan regional sesuai dengan ASEAN Political-Security Community yang telah dicanangkan sejak 2015,” ujar Susaningtyas.
Dia juga mengatakan kawasan perairan Laut Sulu antara Indonesia-Filipina-Malaysia dapat menjadi fokus TNI di dalam menunjukkan leadership di ASEAN. Dengan mewujudkan ketahanan regional, maka otomatis TNI juga dapat mewujudkan ketahanan nasional.
“ASEAN harus serius membahas perlindungan pekerja migran karena adanya perubahan geopolitik, demografi penduduk dan perubahan iklim yang menghendaki negara bertumpu pada kerja sama dengan masyarakat sipil untuk memperkuat daya tawar antar negara,” pungkas dia.
Jurnalis: Agung Nugroho
Tinggalkan Balasan