SURAKARTA – Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto resmi deklarasikan Surakarta menjadi kota lengkap yang kelima di Jawa Tengah, Rabu (10/5/2023)
Diketahui bahwa jumlah kota lengkap di Indonesia menjadi bertambah. Ditandai dengan penekanan tombol oleh Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, Kota Surakarta resmi dideklarasikan menjadi Kota Lengkap kelima di Indonesia.
Setelah peresmian, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan keuntungan dari suatu kota yang menjadi Kota Lengkap.
Menurutnya, dengan diresmikannya Kota Lengkap Surakarta masyarakat sudah memiliki hak atas tanah dan hak ekonomi.
“Sertifikat memiliki (nilai, red) ekonomi tinggi, bisa di Hak Tanggungan-kan, ini adalah keuntungan pertama,” kata Hadi Tjahjanto seperti dikutip siaran pers, Rabu (10/5/2023)
Ia melanjutkan, keuntungan kedua Kota Lengkap, yakni dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan. Tak hanya itu, Kota Lengkap juga dapat menutup ruang gerak bagi oknum mafia tanah.
“Masyarakat tidak lagi disibukkan karena konflik atau sengketa tumpang tindih. Ruang gerak mafia tanah sudah tidak ada karena biasanya mafia tanah mainnya di wilayah abu-abu, sekarang sudah tidak bisa karena sudah terdaftar semuanya,” lanjut Hadi Tjahjanto.
Keuntungan selanjutnya menurut Menteri ATR/Kepala BPN, yaitu memberikan kepastian hukum bagi para investor.
Ia menilai, Kota Lengkap juga dapat mempermudah transformasi digital atau penerapan sistem elektronik dalam rangka memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
“Investor datang pun tenang karena memiliki data yang lengkap dan kepastian hukum untuk bisa berinvestasi di Surakarta,” ujarnya.
Database Dari Kota Lengkap Miliki Akses
Keuntungan tersebut juga diakui oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Menurutnya, database yang dihasilkan dari Kota Lengkap memiliki akses yang sangat luas, terlebih bagi program pemerintah.
“Tidak hanya bisa mengetahui aset. Ternyata, dengan satu data ini saja kalau betul-betul bisa jadi satu data pertanahan Indonesia bisa mengurai banyak sekali (permasalahan, red) termasuk ketika pemerintah ingin menggunakan dengan membaca data itu,” terang Ganjar Pranowo.
Sebagai informasi, dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan sertipikat tanah bagi aset pemerintah. Sertifikat yang diserahkan antara lain bagi Pemerintah Kota Surakarta sebanyak 302 sertifikat dan 1 sertifikat untuk Kepolisian Republik Indonesia.
Jurnalis: Agung Nugroho
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan