JAKARTA – Calon Presiden RI dari Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat Anies Baswedan kembali disemprot kubu istana. Mereka menyoroti Anies gegara mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyinggung program pemerintah khususnya pembangunan jalan.
Sebelumnya, Anies menyebut era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pencapaian pembangunan jalan 10 kali lipat dari Jokowi. Dia bilang Jokowi memang membangun 63% jalan tol yang ada di Indonesia, tepatnya 1.569 km dari 2.499 km tol yang ada.
“Namun itu adalah jalan berbayar, sedangkan yang tidak berbayar, yang digunakan secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang bawa produk pertanian, perkebunan, dan perikanan dari sentra-sentra baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten hanya 19.000 km saja,” kata Anies dalam acara Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera pada Sabtu (20/5/2023).
Dia kemudian menyebut, pada era SBY jalan tidak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat. “Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang,” ucap Anies.
Pernyataan Anies juga ditanggapi istana. Salah satunya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian.
Pernyataan Anies Disemprot Moeldoko
Pernyataan Anies lantas direspons oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Moeldoko menjelaskan pembangunan jalan khususnya tol di era kepemimpinan Jokowi juga ditujukkan untuk masyarakat kecil.
Bagi yang meragukan pembangunan tol di era Jokowi, Moeldoko menyebut orang tersebut tidak pernah merasakan sulit sebagai masyarakat kecil.
“Mungkin untuk mereka yang tidak pernah hidup seperti itu, melihatnya hanya mobil mewah yang jalan masuk tol, tetapi bus-bus yang sekarang masuk jalan tol untuk masyarakat kecil,” ungkap Moeldoko dikutip, Rabu (24/5/2023).
Moeldoko menegaskan jalan tol mempermudah mobilitas masyarakat, yakni bisa lebih cepat dan aman. Masyarakat kecil yang menggunakan bus bisa menikmati kemudahan tersebut.
“Saya orang kecil bisa naik bus dengan harga yang terjangkau, dengan waktu tempuh yang sangat cepat, dengan tingkat keamanan yang lebih terjamin, terus siapa yang menikmati? Masyarakat kecil seperti saya,” ucapnya.
PUPR Serang Balik Ucapan Anies
Kritik atau singgungan dari Anies direspons Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian. Dia mengatakan, yang disebut pembangunan jalan era SBY lebih panjang dari zaman Jokowi merupakan salah interpretasi data BPS.
“Yang disebut bahwa pembangunan jalan SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, bukan seperti itu. Itu data BPS, jadi salah interpretasi data BPS,” kata Hedy saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (24/5/2023).
Hedy menjelaskan, pada era Presiden SBY mengapa jalan nasional menjadi lebih panjang, hal itu karena adanya penambahan status kewenangan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, tetapi bukan merupakan pembangunan jalan baru.
“Waktu jaman SBY kan nambah jalan nasional, itu kebanyakan bukan hasil pembangunan jalan baru. Ada, tapi sedikit. Jaman Jokowi juga sama, ada perubahan walau sedikit. Tapi itu tak ada hubungannya dengan hasil pembangunan. Itu adalah perubahan status jalan,” terangnya.
“Saya punya Jalan Provinsi, jalannya sudah ada, bukan baru dibangun. Tahun 2000 sekian ada SK baru ini statusnya Jalan Provinsi jadi Jalan Nasional. Jadi bukan pembangunan jalan baru. BPS itu perubahan status jalan bukan hasil pembangunan jalan. Jadi salah melihat itu sebagai hasil pembangunan jalan,” imbuhnya.
Hedy menekankan bahwa interpretasi sangat berbeda antara penambahan status Jalan Nasional dengan hasil pembangunan jalan.
“Beda antara penambahan status jalan nasional dan hasil pembangunan jalan. Bukan jalan barunya ya,” pungkasnya.
Jurnalis: Dewo
Tinggalkan Balasan