Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 12 sertifikat tanah milik masyarakat secara door to door di Kelurahan Jabah, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Jumat (4/8/2023). Dok: ATR/BPN

KUTAIKERTANEGARA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 12 sertifikat tanah milik masyarakat secara door to door di Kelurahan Jabah, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Jumat (4/8/2023).

Sertifikat yang diserahkan merupakan hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terus digencarkan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Saya membagikan beberapa sertifikat hasil PTSL. Dari target PTSL di Kalimantan Timur sebanyak 2,2 juta bidang dan yang sudah selesai kurang lebih 75%,” kata Hadi Tjahjanto usai menyerahkan sertifikat.

Dia mengungkapkan, dampak yang diperoleh dari adanya PTSL, yakni terdapat pertambahan ekonomi. Menurut Hadi Tjahjanto, khusus di Kalimantan Timur, pertambahan ekonomi yang dihasilkan program PTSL mencapai kurang lebih Rp25 triliun sejak 2017-2023.

“Oleh sebab itu, PTSL terus kita lanjutkan dan percepat sampai dengan 2024 nanti, program PTSL yang bisa kita realisasikan 126 juta bidang yang terdaftar dan kemudian sertipikatnya diharapkan mendekati dari jumlah itu,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, jumlah bidang tanah terdaftar di Indonesia hingga saat ini sebanyak 105,2 juta bidang dengan dampak penambahan ekonomi yang begitu besar.

“Kalau seluruh Indonesia ada (penambahan ekonomi, red) Rp5.574 triliun dari PTSL. Oleh sebab itu terus kita kejar,” sebut Menteri ATR/Kepala BPN.

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Hadi Tjahjanto menuturkan, Kementerian ATR/BPN tidak hanya memiliki program PTSL, namun juga ada program Redistribusi Tanah yang berasal dari tanah telantar.

Oleh sebab itu, penting menurutnya turun ke lapangan untuk melihat kondisi dan tahu permasalahan secara langsung. “Tentunya penting pula sinergi kolaborasi dengan lembaga dan kementerian lainnya,” pungkasnya.

Laurenius Anyek Lawai (45) seorang petani yang juga menerima sertipikat dari tangan Menteri ATR/Kepala BPN merasa sertifikat itu penting untuk dimiliki. Menurutnya, kasus penyerobotan lahan yang terjadi dapat diantisipasi dengan adanya sertipikat tanah.

“Saya tenang, jadi aman tanah saya,” pungkas dia.

Tag Terkait: