Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas

TERNATE – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendorong dan mendukung upaya Kota Ternate untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik. Hal ini bertujuan agar kinerja birokrasi bisa dirasakan masyarakat.

Dia menekankan dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi salah satu cara untuk mewujudkan pelayanan prima.

“Good will dari Bapak/Ibu sangat diperlukan agar kerja kita berdampak bagi rakyat. Ternate ini hebat. Mari kira dorong untuk inovasi pelayanan publik, salah satunya dengan MPP,” kata dia di depan ASN dan Sekda Kota Ternate, di Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (24/8/2023).

Sebagai informasi, MPP adalah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan pelayanan publik dalam satu tempat.

Menteri Anas menjelaskan bahwa kehadiran MPP ini merupakan prioritas kerja Presiden, yakni penyederhanaan birokrasi. MPP menyatukan berbagai layanan yang tadinya terdapat di banyak kantor, menjadi satu gedung dan terintegrasi.

“Kami mendorong di kota ini segera ada MPP. Bahkan nanti bisa menjadi MPP Digital,” tuturnya.

Hingga saat ini ada 139 MPP fisik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan 21 MPP Digital di kabupaten/kota. “Sekitar 50 persennya sudah berada di luar Jawa. Ini artinya pelayanan publik sudah semakin merata, sudah semakin Indonesia-sentris, tidak hanya bagus di kota-kota besar di Jawa,” ujar Anas.

Menteri Anas menyebut bahwa kerja birokrasi harus memiliki dampak yang bisa dirasakan rakyat. Kementerian PANRB melalui fokus Refrormasi Birokrasi (RB) Tematik menjadi pendorong agar kerja birokrasi memiliki dampak langsung untuk masyarakat.

Sesuai arahan Presiden, birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas dan birokrasi harus bergerak lincah dan cepat. “Kita kadang sibuk rapat sana sini, kerja rutinitas yang diurus banyak tumpukan kertas. Namun apakah kita berdampak dan bergerak cepat untuk rakyat?” ujar Mantan Bupati Banyuwangi ini.

Dalam menjalankan kerja birokrasi, diperlukan skala prioritas yang dikerjakan. Menyusun skala prioritas perlu menguraikan dulu masalah yang dihadapi. “Utamakan yang genting, karena semuanya pasti penting untuk diselesaikan,” tegasnya.

Ada empat fokus untuk mendorong birokrasi yang berdampak, yakni penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden. Kerja birokrasi harus berorientasi pada hasil atau outcome bukan fokus ke input atau hulu.

Implementasi RB perlu dilakukan bersama-sama dengan berbagai pihak. Menteri Anas mengibaratkan ASN dan birokrasi adalah engine for development. Semakin baik birokrasinya, semakin cepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penyelesaian berbagai permasalahan negara.

“Birokrasi itu engine-nya. Mobil ini akan berjalan kencang kalau engine-nya bagus. Mobil tua tetap kencang kalau engine-nya bagus. Baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan,” tuturnya.

Menteri Anas juga mendorong digitalisasi di daerah dengan sebutan Kota Pala ini. “Tidak ada pilihan lain selain digitalisasinya harus jalan agar pelayanan lebih cepat dan efisien,” ujarnya.

Transformasi digital ini didukung dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang saat ini tengah diakselerasi oleh Kementerian PANRB.

Jurnalis: Agung Nugroho

Tag Terkait: