JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo mengapresiasi seluruh pihak yang ikut menyukseskan Proyek Strategis Nasional (PSN) selama delapan tahun terakhir. Salah satunya termasuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto yang secara khusus berkontribusi dalam hal pengadaan tanah dan pembebasan lahan.
“Menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan infrastruktur utamanya yang PSN Prioritas itu bukan suatu hal yang gampang di lapangan, khususnya dalam pembebasan lahan. Tapi karena Menterinya (Menteri ATR/Kepala BPN, red) seorang Mantan Panglima TNI, jadi dimudahkan,” kata Joko Widodo dalam kegiatan Sewindu PSN, Infrastructure Forum and Edutainment Expo, di Kota Kasablanka, Jakarta, pada Rabu (13/9/2023).
Lebih lanjut Joko Widodo mengatakan, perkembangan pendaftaran tanah di Indonesia juga bergerak sangat pesat. Ia kembali mengapresiasi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN atas kerja keras dan kerja cepat dalam melakukan sertifikasi.
“Saya memang memberikan jempol kepada Kementerian ATR/BPN. Kita memiliki 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, saat ini sudah 106 juta bidang yang terdaftar. Semoga pada tahun 2024 nanti seluruh bidang tanah dapat terdaftar. Hal inilah yang juga mempercepat proses pembangunan PSN,” jelasnya.
Joko Widodo juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk terus mengawal pembangunan PSN.
“Awasi pembangunannya, jangan mandek, jangan mangkrak. Kalau ada masalah, segera dicari solusinya, diselesaikan. Cek betul, teliti betul. Targetnya juga harus jelas,” imbau Presiden RI.
Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto pada kesempatan ini melaporkan bahwa dalam satu windu, Kementerian ATR/BPN berhasil mendaftarkan tanah sebanyak 60 juta bidang melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang juga merupakan program strategis Kementerian ATR/BPN. Saat ini, pendaftaran tanah di Indonesia totalnya sudah mencapai 106,2 juta bidang tanah.
Pendaftaran tanah yang dilakukan secara masif ini juga memberikan dampak berupa pertambahan nilai ekonomi bagi masyarakat melalui Hak Tanggungan. Hadi Tjahjanto mengungkapkan, Hak Tanggungan aktif dari adanya pendaftaran tanah yang dilakukan mulai dari 2017 hingga 2023 nilainya setara Rp5.605 triliun.
“Program yang telah berjalan selama delapan tahun ini tentunya memberikan banyak dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tuturnya.
Kementerian ATR/BPN pun terus menjalankan program Reforma Agraria yang juga merupakan salah satu Program Strategis Nasional. Hadi Tjahjanto mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN baru saja menyelenggarakan Pertemuan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Karimun 2023 di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau pada 29-31 Agustus 2023 lalu.
“Dalam kegiatan ini, telah menghasilkan Deklarasi Karimun antar kementerian/lembaga untuk bersama-sama menghancurkan tembok ego sektoral yang selama ini menghambat pelaksanaan Reforma Agraria,” pungkasnya.
Jurnalis: Agung Nugroho
Tinggalkan Balasan