JAKARTA – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin lebih memilih tinggal di Jakarta daripada Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Pilihan itu diambil mengingat kondisi pembangunan IKN yang belum rampung saat ini.

Cak Imin mengaku masih nyaman tinggal di Jakarta. Apalagi, wilayah IKN belum bisa ditempati untuk saat ini karena pembangunan masih berlangsung.

“Itu kan pilihan saja, lagi enak di Jakarta, tiba-tiba disuruh ke hutan, entar dulu,” kata dia, Minggu (27/11/2023).

“Itu pilihan pribadi, referensi tinggal pribadi. Kalau sekarang kan nggak layak, belum layak di sana. Per hari ini,” kata dia.

Cak Imin mengungkapkan Koalisi Perubahan belum menentukan sikap apakah akan melanjutkan program IKN.

Menurut dia, Koalisi Perubahan masih berdiskusi tentang megaproyek Pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Namun, Cak Imin ingin mempertahankan program IKN.

“Belum belum, kita lagi diskusi terus. Saya termasuk ingin mempertahankan IKN, supaya jalan terus, tapi di koalisi perubahan akan diskusi terus,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menuturkan partainya sejak awal menolak pemindahan Ibu Kota Negara. Penolakan itu dilandasi dengan mendengar aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik.

“Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah mengajukan RUU IKN, memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, ” ucapnya.

Syaikhu mengatakan partainya menolak disahkannya RUU IKN. Dia mengatakan, saat ini Jakarta masih layak menjadi ibu kota negara.

“Bagaimana sikap PKS? Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa Jakarta Tetap Layak Sebagai Ibu Kota Negara,” kata dia.

Jurnalis: Dewo