JAKARTA – Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI mendapatkan tambahan anggaran untuk mempercepat reforma agraria dan program pemberantasan mafia tanah.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni menyebutkan anggaran merupakan hal yang penting bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi.

“Komite I DPD RI mendesak pemerintah melalui Kementerian Keuangan menambah anggaran Kementerian ATR/BPN dari Rupiah Murni (RM) atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk upaya percepatan dan optimalisasi program reforma agraria,” kata Sylviana dalam keterangan resminya, Rabu (3/7/2024).

Adapun Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian ATR/BPN ini dihadiri langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga memaparkan capaian program Reforma Agraria dalam 10 tahun terakhir.

Pertemuan ini juga diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang membahas Pengawasan atas Pelaksanaan Program Reforma Agraria dan Konflik Pertanahan di Daerah.

Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang membahas Pengawasan terhadap Pelaksanaan Program Reforma Agraria dan Konflik Pertanahan di Daerah pun mendampingi Menteri AHY.