SOLO – Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai namanya dikaitkan dengan kapal tongkang yang diduga digunakan untuk mengangkut nikel di Raja Ampat Papua.

“Ya kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya ya seneng banget saya. Alhamdulillah punya kapal, nanti ada truk tulisannya JKW lagi, “oh itu miliknya Pak Jokowi’. Nanti apalagi, ada pesawat ditulisi Jkw ‘ha miliknya Jokowi lagi’, kaya rayalah saya,” kata dia di olo, Jumat (13/6/2025).

Dia mengaku tidak dirugikan jika namanya dikaitkan dengan kapal JKW Mahakam tersebut.

“Enggak, wong banyak kok tulisan di truk juga banyak. Saya lihat di bus juga ada. Biasa saja lah, tapi terus jangan dibelokkan, jangan diplintir. Dianggap baik,” ucap dia.

Sebelumnya, PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) buka suara terkait beredarnya nama dua kapalnya, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Nama kedua kapal itu dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana di pusaran polemik tambang nikel Raja Ampat.

“Penamaan kapal dilakukan oleh perseroan berdasarkan pertimbangan internal dan tidak dimaksudkan untuk merujuk atau mengasosiasikan dengan tokoh publik mana pun, serta mengacu pada wilayah operasional di Kalimantan Timur, khususnya sekitar Sungai Mahakam,” kata Sekretaris Perusahaan IMC Pelita Logistik, Desi Femilinda Safitri, dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Juni 2025.

Nama kedua kapal tersebut sempat menjadi sorotan di media sosial. Karena, diduga terlibat dalam aktivitas logistik tambang nikel RAja Ampat.

Desi menegaskan bahwa kapal-kapal tersebut tidak ada kaitan dengan Jokowi maupun Iriana. Selain itu, kapal tersebut beroperasi di Kalimantan, bukan Raja Ampat.

IMC Pelita Logistik merupakan perusahaan jasa logistik laut yang menyewakan kapal angkutan barang curah. Terutama produk mineral, kepada berbagai klien di Indonesia.

Terkait foto kapal yang ramai beredar, Desi menjelaskan bahwa gambar tersebut merupakan dokumentasi lama. Sehingga, tidak mencerminkan aktivitas terkini.

“Saat ini (kapal) sedang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur dan tidak terkait dengan aktivitas pengangkutan di wilayah Raja Ampat,” tegas Desi.

Tag Terkait: