Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto saat menyaksikan penyerahan uang ganti kerugian pengadaan tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen kepada perwakilan 3 orang penerima di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (10/5/2023) Dok: ATR/BPN

SEMARANG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk menjalankan proses pengadaan tanah yang berkualitas guna mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hal itu dikatakan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto saat menyaksikan penyerahan uang ganti kerugian pengadaan tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen kepada perwakilan 3 orang penerima di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (10/5/2023)

“Salah satu upaya mewujudkannya, yakni dengan melaksanakan pembayaran ganti rugi secara adil dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Adapun total uang ganti kerugian, yakni Rp 85 miliar atas 50 bidang dan berdasarkan hasil inventarisasi terdapat 44 penerima,” ujar dia

Hadi Tjahjanto mendukung kelancaran dari proses pembebasan tanah yang diberikan tugasnya kepada BPN dan segera menyelesaikan.

“Kita harapkan tidak ada masalah sehingga PSN, yaitu jalan tol bisa berjalan dengan baik, seperti yang kita lihat hari ini proses pembayaran berjalan lancar dan masyarakat senang,” ungkap Hadi Tjahjanto.

Pada kesempatan ini, Hadi Tjahjanto juga berdialog dengan masyarakat penerima uang ganti kerugian.

Menurutnya, masyarakat sudah merencanakan pindah untuk membeli rumah dan bidang sawah. “Mereka merasakan bahwa uang ganti untung ini jauh lebih besar daripada beli awalnya,” tuturnya.

Pemberian ganti kerugian dilaksanakan bersamaan dengan pelepasan hak atas tanah. Selanjutnya, pembayaran di transfer secara langsung oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) ke rekening para penerima ganti rugi.

Menteri ATR/Kepala BPN berharap, uang ganti kerugian atas lahan terdampak Jalan Tol Yogyakarta-Bawen dapat bermanfaat bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan proses (pengadaan tanah, red) di daerah lain juga bisa segera dilaksanakan sehingga tidak menghambat PSN dan tentunya adalah untuk kemakmuran rakyat,” pungkas Hadi Tjahjanto.

Jurnalis: Agung Nugroho