JAKARTA – Pengamat pendidikan dari Vox Populi Institute Indonesia Indra Charismiadji mengkritik kepemimpinan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Indra menyebut banyak program Kemendikbudristek yang tak berjalan dengan semestinya.

“Mendikbud orang yang cerdas, orang yang luar biasa tapi berada di tempat yang salah, karena dia jagonya bangun aplikasi bukan membangun manusia,” kata Indra saat dihubungi Indonesiaparlemen.com, Sabtu (9/9/2023).

Menurut Indra, salah satu program yang gagal dijalankan Kemendikbud yakni profesi guru yang memiliki status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Semua program-program guru seperti PPPK, guru penggerak, bahkan PPG akan berantakan karena dia enggak baca kajian-kajian tentang kondisi guru-guru kita,” ucap pria lulusan The University of Toledo ini.

Indra menjelaskan dalam penempatan guru adalah kewenangan pemerintah daerah dan membutuhkan kordinasi dan kolaborasi.

“Penempatan guru ini kan adalah kewenangan pemerintah daerah, urusan PPPK aja kan enggak beres, sekarang ada enggak komunikasi, kerjasama, kordinasi dan kolaborasi sama sekali tidak ada,” ujar Indra.

Indra mengungkapkan,  banyak Pemerintah Daerah yang komplain soal peraturan dan program-program dari Kemendikbud soal guru.

“Jadi pemerintah daerah komplainnya adalah Kemendikbud bikin perekrutan guru termasuk PPPK tidak ada kordinasi atau komunikasi. Misal butuh guru atau tidak, butuh berapa banyak, gajinya bagaimana,” ungkap dia.

Indra menyebut saat ini Indonesia bukan kekurangan guru. Melainkan kelebihan guru namun pendistribusiannya tidak merata.

Menyinggung program PPG Prajabatan, menurutnya hanya membuat mahasiswa tertarik dengan tunjangan profesi.

“Karena mereka tertarik dengan tunjangan profesi. Padahal tunjangan profesi belum diberikan kepada seluruh guru,” ucap dia.

Dia juga menyayangkan PPG Prajabatan yang memperbolehkan berasal dari semua Fakultas.

“Terus buat apa kita punya FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan). Apalagi FKIP itu dibawah kendali  Kemendikbudristek,” pungkas dia.

Sebagai informasi, PPG Prajabatan ini diselenggarakan bagi lulusan sarjana atau sarjana terapan maupun Diploma IV baik dari jurusan pendidikan maupun non kependidikan bagi calon guru untuk mendapat sertifikat pendidik.

Dari pantauan indonesiaparlemen.com di akun instagram PPG Kemendikbudristek, banyak warganet yang menanyakan akan kemana setelah lulus dari PPG di kolom komentar.

Seperti yang dituliskan akun Wahyu Setyo Pambudi yang meminta agar pemerintah khususnya Kemendikbudristek agar membuat surat edaran terkait program PPG.

“Mohon segera dibuatkan surat edaran resmi agar mempunyai landasan hukum yang kuat, bukan hanya sekedar kata-kata manis dan bualan semata. Salam hangat dari kami mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1,” tulisnya.

Selain itu akun Lintang Pertiwi, menuliskan permohonan kepada Kemendikbudristek untuk kejelasan terkait program PPG.

“Salam Ditjen GTK yang terhormat, tolong berikan info mengenai penundaan pengumuman kelulusan mahasiwa PPG Prajabatan Gelombang 1, pada awal mulanya dijadwalkan untuk diumumkan pada tanggal 28 agustus 2023. Kami menunggu kepastian atau setidaknya informasi terkait hal tersebut. Mohon kerjasamanya,” tulisnya.

Jurnalis: Dewo

Tag Terkait: