BEKASI, INDONESIA PARLEMEN– Kegiatan revitalisasi untuk relokasi para pedagang pasar Kranji di duga kurang sosialisasi. Hal tersebut di tanggapi oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman.
“kita harus melihat dari sisi mananya dulu, pastinya pedagang menginginkan secepatnya agar dapat berdagang layak dan baik,” tutur Arif, Rabu (9/6/2021).
Dikatakan Arif, pemerintah daerah memperkerjakan pihak ketiga atau pengembang itu dalam bentuk investasi, dalam hal itu pastinya semua ingin yang terbaik.
“Semua pasti mempunyai niat yang sama yang cukup bagus, akan tetapi memang hal-hal ini harus dipersatukan dulu persepsinya,” katanya.
Ia mempertanyakan soal biaya pengeluaran pembuatan rolling door maupun lantai.
“Harga yang diajukan pembeli itu sudah termasuk atau include belum? Kan itu,” papar, Arif Rahman kepada media Indonesia Parlemen.
Selanjutnya ia menjelaskan bahwa project tersebut merupakan pengajuan anggara yang di ajukan pada priode 2014 – 2019. Namun baru di laksanakan pada tahun ini.
“Sesuai dengan bidang komisi 2, pengerjaan proyek revitalisasi itu akan di pantau dan sidak. Apakah sesuai spesifikasinya,” tegasnya.
Kemudian Arif menyayangkan, relokasi pedagang ke tempat penampungan sementara, itu menimbulkan ketidak percayaan para pedagang terhadap pengembang, sehingga muncul Perkumpulan Pedagang Pasar Kranji Baru ( P3Kb ).
“Harus disosialisasikan ke pedagang, tentu harus dipastikan wadahnya,” tambahnya.
Ia juga menghimbau agar Rukun Warga Pedagang lebih terbuka dan menginformasikan apapun terkait pasar, kepada warga dipasar tersebut.
“Nanti saya sikapi ke Disperindag, kita minta kejelasan Disperindag deh,” Pungkas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi ini.
Reporter: Dirham
Tinggalkan Balasan