SEMARANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menghadiri sekaligus menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (Rakor GTRA) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (28/09/2022).
Rapat Koordinasi ini mengusung tema “Sinergitas 4 Pilar: Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, dan Kejaksaan dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah”.
“Saya lihat tema Rakor GTRA Provinsi Jawa Tengah ini sudah tepat, tapi berdasarkan pengalaman menyelesaikan konflik pertnahan akan sulit kalau tidak tercipta satu sinergi. Maka perlu ditambahkan satu pilar lagi, yaitu masyarakat. Sehingga, harapan saya penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dapat berjalan dengan baik. Dan dengan kuncinya, yaitu komunikasi,” kata Hadi Tjahjanto.
Dia mengimbau kelima pilar dalam GTRA di Provinsi Jawa Tengah agar melakukan kolaborasi dan sinergi demi mewujudkan tanah untuk kemakmuran rakyat.
Harapannya, petani gurem, buruh tani, nelayan kecil, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote bisa tersenyum manis dan benar-benar merasakan kehadiran negara melalui program Reforma Agraria.
Pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun Kabupaten se-Jawa Tengah juga diimbau untuk aktif memberikan informasi tentang potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dan juga mendorong untuk memfasilitasi penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan melalui GTRA.
Hadi juga menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Penataan Agraria untuk menginventarisir tanah-tanah eks-HGU (Hak Guna Usaha) dan tanah telantar untuk segera dijadikan objek redistribusi tanah kepada masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang membuka Rakor tersebut juga memaparkan masalah dan capaian yang ada di Jawa Tengah.
“Pak Menteri, saya melaporkan sudah seluruh Kabupaten membentuk GTRA. Mudah-mudahan Rakor ini menjadi efektif dan solusi bagaimana berkomunikasi agar bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Kita di daerah juga siap untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut,” jelas Ganjar Pranowo.
Ganjar menyoroti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Untuk itu dia meminta Kementerian ATR/BPN harus memerhatikan keseimbangan antara Tata Ruang dan LP2B. Sehingga tidak ada ketimpangan antara keduanya.
“Rasanya LP2B ini harus menjadi perhatian kita semua. Kita juga perlu melindungi LP2B ini. Karena gerusan Tata Ruang ini sangat luar biasa, kalau kita tidak aware soal itu, bisa bahaya” pungkas dia.
Jurnalis: Agung Nugroho
Tinggalkan Balasan