JAKARTA – Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto merencanakan bahwa pada akhir tahun 2024 segera merealisasikan sebanyak 812 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dari target 2000 RDTR. Hal ini dikarenakan tahun 2023 ini diharapkan akan ada penambahan sekitar 235 RDTR.
“Sehingga diakhir tahun 2024 pihak Kementerian ATR/BPN memiloki 812 RDTR. Kemudahan pada onvestor untuk mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) atau izin lokasi mudah,” ucap dia dalam acara Media Gathering Kementerian ATR/BPN di Oakwood Suites La Maison Jakarta, Kamis (22/6/2023) malam.
Hadi Tjahjanto memberikan contoh bahwa satu daerah paling tidak memiliki empat RDTR.
“Pertama adalah RDTR terkait dengan mitigasi gempa sehingga tidak terjadi seperti di Palu, Sulawesi Tengah yang memiliki wilayah cesar untuk perumahan. Ini yang harus disampaikan kepada pemerintah daerah jika pihak mereka menyelesaikan RDTR itu biasanya di selesaikan oleh sekretaris daerah (Sekda) itu harus memiliki wakil seperti Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN
Dia mengatakan saat kunjungannya ke Padang pihak Kementerian ATR/BPN juga membicarakan revisi RDTR karena Padang termasuk wilayah ring of fire disana ada cesar-cesar yang harus dihindari.
“Kita juga sampaikan kepada pemerintah daerah kalau perlu dibikin segera revisi tata ruang. Karena kemarin meninjau jalan tol saya sampaikan kooridnasi dengan Kementerian PUPR atau Hutama Karya yang membangun satu kilo diperkuat apabila terjadi bencana di niah dan tabing tenggelam yang dimana kebetulan jalan tol ini tinggi bisa di darati oleh pesawat hercules dengan luas jalan tol 1000-1500 meter,” terang Hadi Tjahjanto.
Dia mengungkapkan jika terjadi tsunami megantrust di Pulau Mentawai untuk evakuasi lebih mudah larena semuanya akan tenggelam
“Kemarin juga sudah diterima oleh Wali Kota Padang apabila terjadi tsunami maka bisa digunakan untuk kepada daerah aliran sungai (DAS) ini terkait juga dengan tata ruang. Nanti akan kita revisi tata ruangnya,” Hadi Tjahjanto
Hadi Tjahjanto kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, agar tata ruang yang sudah dibuat itu dijaga dan dipatuhi.
“Karena kalau permainan tata ruang ini liar maka yang terjadi adalah masyarakat yang merasakan. Tata ruang mengatakan bahwa disitu wilayah yang berhunian tetapi ada bos pemain disitu untuk mencari kapital game itu tidak boleh,” pungkas dia.
Dia meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus tegas dalam menertibkan tata ruang yang tak sesuai dengan peruntukkan.
Jurnalis: Agung Nugroho
Tinggalkan Balasan