Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto serahkan dokumen teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (11/01/2023). Dok: ATR/BPN

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/kepala BPN), Hadi Tjahjanto melaporkan progres akan dua hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Percepatan Penyelesaian Permasalahan Lahan dan Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) yang diselenggarakan secara daring pada Minggu (23/7/2023).

Membuka rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Perolehan Tanah dan Investasi IKN mengimbau agar masing-masing sektor perlu menjemput bola untuk mempercepat progres.

“Saya ingatkan lagi kepada teman-teman bahwa kita berpacu dengan waktu. Penyelesaian lahan di IKN saya pikir itu harus segera kita selesaikan. Kita jangan sampai mempermalukan presiden, kita semua dorong percepatan ini jangan sampai ada yang tertahan lagi progresnya. Saya minta semua berkolaborasi dan jemput bola,” kata Luhut

Menanggapi hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto melaporkan terkait progres tata ruang. Kementerian ATR/BPN sudah menetapkan 9 (sembilan) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi Peraturan Kepala (Perka) Otorita Ibu Kota Negara (OIKN).

“Untuk RDTR sudah berjalan baik dan tidak ada masalah, serta Kepala OIKN sudah menyerahkan terkait progres pelepasan hutan kurang lebih sebanyak 36 ribu dan sudah ditandatangani, sehingga menyoal permasalahan tersebut sudah selesai,” jelasnya.

Ia kemudian mengatakan, terkait progres pengadaan tanah IKN sudah selesai dan sebagian masih dalam proses pembayaran.

“Pak Menko. Ada 12 paket pengadaan tanah di IKN, 7 paket sudah selesai dan 5 paket masih dalam proses kita selesaikan. Kelima hal tersebut masih dalam proses pembayaran, kita targetkan akan selesai secepatnya dan akan lebih baik kami juga meminta bantuan PPK dalam hal ini PUPR dan LMAN untuk proses pembayaran tersebut bisa dipercepat,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Adapun 12 paket pengadaan tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN di IKN antara lain IPAL dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu IKN; Dermaga Logistik; Fasilitasi Bendungan Sepaku Semoi; Bendungan Sepaku Semoi Tahap I; Intake Sungai Sepaku Tahap I; Perubahan Intake Sungai Sepaku Tahap II; Infrastruktur IKN Tahap I; SPAM Instalasi Pengelolaan Air KIPP; Bypass Shortcut Pasar Sepaku; Bendungan Sepaku Semoi Tahap II; Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek; serta Jalan Tol Akses menuju IKN (Karang Joang-KTT Kariangau-Sp. Tempadung-Jembatan Pulau Balang).

Lebih lanjut Hadi Tjahjanto menyampaikan, untuk Penetapan Lokasi (Penlok) pengadaan tanah sudah disosialisasikan ke masyarakat dan sudah di tahap akhir.

“Terkait progres ini sudah berjalan Pak Menko, ada sedikit hambatan karena menunggu persetujuan masyarakat dan kami juga meminta bantuan Pemda untuk membantu mengejar sosialisasi ini,” tambahnya.

Jurnalis: Agung Nugroho