DPR RINEWS

DPR Minta Pemerintah Perkuat Soal Anti Pornografi

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sudah berkomunikasi dengan Facebook, induk perusahaan WhatsApp, untuk memprotes adanya konten pornografi di aplikasinya. “Pemerintah sudah berusaha mengingatkan Facebook sejak kehebohan terkait konten pornografi tersebut muncul pada Minggu kemarin,” ujar Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi dan Informatika saat jumpa pers di Kantor Kemenkominfo, Senin (6/11/17) siang.
Karena ada perbedaan waktu antara Indonesia dan Amerika Serikat, sehingga baru ada jawaban pada Senin dini hari. Pihak Facebook menjawab bahwa konten GIF pornografi yang ada di aplikasi WhatsApp dari pihak ketiga, yakni Tenor.com. Kominfo tidak terima dengan jawaban tersebut, sebab pemerintah telah memblokir Tenor.com, namun konten pornografi masih bisa diakses dari WhatsApp.
Pemerintah pun meminta pihak WhatsApp untuk bertanggung jawab menghilangkan konten pornografi tersebut. “Kita tidak mau menerima penjelasan tersebut, WhatsApp pun harus aktif melakukan breakdown. Minimal konten itu tak dapat diakses dari Indonesia,” jelas Samuel.
Sementara itu Ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher Parasong menilai negara saat ini sudah dalam kondisi darurat pornografi. Itu diungkapkannya menyusul konten berbau pornografi di aplikasi WhatsApp. “Cucu saya juga begitu, buka internet kemudian lagu Frozen itu yang keluar porno,” kata Ali kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (6/11/17) siang.
Dikatakannya, konten-konten pornografi saat ini sangat mudah ditemukan, bahkan oleh anak-anak. Dia menilai perlu ada penguatan regulasi soal anti-pornografi,  menurutnya negara akan mengalami kerugian karena kualitas generasi muda bisa hilang karena konten pornografi.
“Pemerintah seharusnya tak hanya melakukan pemblokiran terhadap media yang menyebarkan konten pornografi, namun juga mengevaluasi perkembangan penyebaran pornografi dari waktu ke waktu. Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Menkominfo di bawah kordinasi Menkumham bicara soal pornografi, ini bagian terpenting jangka pendek yang harus segera diselesaikan dan dicari regulasi yang tepat,” papar kader PAN ini. (Jones)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close