Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dok: Hum

JAKARTA – Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai, diambil alihnya kasus tewasnya Brigadir Joshua dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim adalah salah satu bentuk kode dari Kapolri.

Jerry menyebut, upaya tersebut merupakan langkah maju untuk mengusut pelaku penembak Brigadir J.

“Ditariknya penyidikan kasus tewasnya Brigadir Nopryansah Yoshua Hutabarat atau Brigadir Joshua dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menuntaskan kasus ini,” kata Jerry, Rabu (3/8/2022).

Dia menduga, dalam waktu dekat Polri akan segera menetapkan tersangka tewasnya Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo pada Jumat (8/7/2022) lalu.

Political will dari Presiden Jokowi tak akan dikesampingkan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Cepat atau lambat siapa tersangka dari kasus ini akan segera diumumkan. Tunggu saja, ini kodenya,” terang Jerry.

Penarikan kasus ini dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri dimaknai oleh Jerry sebagai langkah maju yang nantinya akan menyimpulkan penetapan tersangka siapa penembak Brigadir Joshua sesungguhnya.

“Itu kodenya (diambil alih). Karakter Polri begitu, kalau buntutnya tak sanggup maka kepalanya dipotong. Kalau penuntasannya lambat ya diambil alih. Sederhana saja,” katanya.

Dia menyebut, penetapan tersangka pelaku pembunuhan Brigadir Joshua ini juga menjaga citra Polri dengan tagline Presisi.

“Agar Polri menjadi lembaga yang kredibilitas tinggi dan disukai publik maka Polri harus membongkar kasus pembunuhan Brigadir J dengan menetapkan tersangkanya. Tidak ada jalan lain,” tambah Jerry.

Kalau tidak, sambung Jerry, maka kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan turun dan dampaknya tingkat kepercayaan publik pun merosot.

“Siapa pun yang salah ya ditindak. Mau perwira menengah atau tinggi. Ingat lho kasus ini merupakan pertaruhan kepemimpinan Kapolri Sigit Listyo Prabowo,” ujar Jerry.

Menurut Jerry, penetapan tersangka juga upaya menyelamatkan citra institusi penegakan hukum di Indonesia. Maka Kapolri harus bersikap netral, independen dan imparsial.

“Sudah banyak para jenderal yang mendekam. Sebut saja Komjen Pol Susno Duadji, lalu mantan Kakorlantas Irjen Djoko Susilo. Bahkan Irjen Napoleon Bonaparte. Kalau salah ya salah,” pungkas dia.