SOLO, INDONESIA PARLEMEN – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendatangi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming.
Dalam pertemuannya, Ahok dan Gibran membicarakan beberapa hal di antaranya terkait konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium.
Ahok mengutarakan kepada Gibran keinginannya sejak lama ingin menghapus BBM jenis premium. Bahkan, saat menjadi gubernur DKI Jakarta, Ahok menyebut premium sudah ditiadakan.
Tapi ia tak pungkiri, hingga saat ini masyarakat di daerah lain masih mengandalkan BBM jenis premium, sehingga secara keseluruhan premium belum bisa dihapuskan.
Dulu di DKI sudah saya hapus, tetapi memang di beberapa daerah masih membutuhkan. Makanya, kami lagi bikin program langit biru untuk mengajak masyarakat, mendidik supaya meninggalkan premium karena secara kualitas kurang baik,” Kata Ahok, Kamis (8/4/2021).
Alasan dihapusnya premium yakni karena dapat berdampak buruk kepada lingkungan, juga menurutnya jenis premium telah ditinggalkan berbagai negara karena rendahnya kualitas premium.
Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat untuk beralih ke BBM Pertalite atau Pertamax.
Tetapi secara kebutuhan ekonomi memang rakyat masih membutuhkan premium, makanya ini bertahap. Di Jawa Tengah sedikit sekali yang pakai premium. Masyarakat makin sadar dari sisi lingkungan dan sisi ekonomis memang lebih baik pertamax,” jelasnya.
Walau berusaha mengalihkan konsumsi premium ke BBM beroktan lebih tinggi lainnya, namun Ahok belum dapat memastikan kapan premium bisa dihapuskan.
Dia menyebut keputusan ada dia tangan Menteri ESDM Arifin Tasrif. “Saya enggak tahu, itu menteri. Kalau kami cuma menjalankan saja,” jawabnya.
Tetapi secara kebutuhan ekonomi memang rakyat masih membutuhkan premium, makanya ini bertahap. Di Jawa Tengah sedikit sekali yang pakai premium. Masyarakat makin sadar dari sisi lingkungan dan sisi ekonomis memang lebih baik pertamax,” jelasnya.
Walau berusaha mengalihkan konsumsi premium ke BBM beroktan lebih tinggi lainnya, namun Ahok belum dapat memastikan kapan premium bisa dihapuskan.
Dia menyebut keputusan ada di tangan Menteri ESDM Arifin Tasrif. “Saya enggak tahu, itu menteri. Kalau kami cuma menjalankan saja,” Pungkasnya.
Penulis: Redaksi
Tinggalkan Balasan