JAKARTA – Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR akan memanggil panitia lelang untuk mengklarifikasi proses penentuan pemenang tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. Proyek ini ditangani oleh Sekretariat Jenderal DPR.
“Setelah reses, kami akan tanyakan,” kata anggota BURT DPR, Novita Wijayanti lewat pesan singkat dilansir dari Tempo.co, Senin (9/5/2022).
Sebagai informasi, PT Bertiga Mitra Solusi telah resmi dinyatakan menjadi pemenang tender dengan tawaran Rp43,5 miliar. Proses penentuan pemenang tender ini dinilai janggal oleh sejumlah lembaga swadya masyarakat (LSM). Mulai dari pemenang adalah bukan penawar harga terendah justru tertinggi, hingga dugaan kecurangan yang bentuknya mengarah pada pemenang tertentu.
“ICW sudah pernah memprediksi bahwa PT BMS lah yang akan menang. Kami menduga ada potensi kecurangan dalam proses ini, karena dari tiga perusahaan yang mengajukan penawaran, hanya PT BMS yang memenuhi kualifikasi,” ucap Wana saat dihubungi Tempo, Minggu (8/5/2022).
Sesuai dengan informasi yang terdapat di dalam LPSE DPR RI, total penyedia yang mendaftar untuk lelang tersebut sebanyak 49 perusahaan, sedangkan penyedia yang memasukan penawaran hanya tiga perusahaan. Selain PT Bertiga Mitra Solusi dengan tawaran harga Rp43,5 miliar, ada dua peserta lelang lainnya yakni PT Panderman Jaya menawarkan harga Rp42,1 miliar dan PT Sultan Sukses Mandiri sebesar Rp37,7 miliar.
Dalam proses pemilihan penyedia, kata Wana, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh ketiga penyedia tersebut, yaitu izin usaha dalam bidang dekorasi interior. Berdasarkan informasi didalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) milik LKPP, kata Wana, diketahui bahwa dari tiga perusahaan tersebut, yang memegang izin usaha untuk dekorasi interior hanya PT Bertiga Mitra Solusi. Sedangkan dua perusahaan lainnya tidak memiliki izin usaha tersebut.
Hal ini, kata Wana, menunjukkan dugaan bahwa proses pengadaan tersebut hanya bersifat formalitas, sementara pemenang sudah ditentukan sejak awal, sehingga tidak ada kompetisi antar para penyedia.
Di luar dari kejanggalan penentuan pemenang tender, urgensi pengadaan gorden ini sejak awal sudah dipertanyakan. Ketua BURT Agung Budi Santoso, pada akhir Maret lalu, telah meminta Sekretariat Jenderal DPR mengkaji ulang pengadaan gorden di rumah jabatan anggota DPR yang pagu anggarannya mencapai Rp 48,7 miliar.
Agung mengatakan, anggaran sebesar itu mesti dievaluasi karena masyarakat sedang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19 dan kenaikan harga bahan pokok.
“Kami akan meminta Sekretariat Jendral DPR RI untuk meninjau kembali pagu anggaran tersebut. Kita harus punya sense of crisis,” ucap Agung dalam siaran pers, Rabu (30/3/2022).
Sumber: Tempo.co
Tinggalkan Balasan