KPK Bantu Pemerintah Bidik Mafia Tanah

  • Bagikan
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Dok: IP

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyambut positif rencana Pemerintah membentuk tim lintas kementerian dan lembaga yang turut melibatkan KPK dalam mengusut persoalan mafia tanah di Indonesia.

“Sehingga kami sangat menyambut baik jikalau KPK dilibatkan. Karena tidak dilibatkan saja, kami memang diatur di dalam tugas pokok kami,” kata Firli dalam konferensi pers di gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (24/5/2022).

Firli menjelaskan, KPK sebetulnya sudah terlibat dalam hal penertiban perizinan pemanfaatan lahan. Hal itu tak lepas dari amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. “Salah satunya termasuk kebijakan tentang one map policy. Kalau kita bicara tentang one map policy, maka terkait juga dengan kemanfaatan perizinan lahan dan tanah,” jelas Firli.

Baca Juga :  Kapolri Cabut 3 Anggotanya Dari KPK

Selain itu, Firli mengungkapkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Koordinasi itu untuk memastikan agar setiap pemanfaatan perizinan lahan itu sesuai prosedur, legal, dan tidak ada pelanggaraan hukum.

“Tentu jauh daripada kegaduhan dan konflik. Karena investasi bisa masuk dengan memanfaatkan perizinan yang tertib, yang clean, dan good governance itu yang kita jamin,” tutur Firli.

Baca Juga :  Ketum PBNU Minta Polemik Desa Wadas Tak Dipolitisasi

Firli menegaskan tiap investor yang mau masuk ke Indonesia harus mendapatkan jaminan kepastian hukum. “Jadi, KPK memang sudah sejak awal terlibat di dalam upaya-upaya penertiban pemanfaatan dan perizinan lahan ataupun tanah,” pungkas dia.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.