Gedung Badan Siber dan Sandi Negara di Depok, Jawa Barat. Dok: IP/Dirham

DEPOK – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengaku masih banyak kinerja mereka yang perlu evaluasi. Terlebih belakangan ini BSSN kian disorot terkait aksi hacker Bjorka yang bocorkan sejumlah data negara.

“BSSN tentu tidak boleh bilang kalau kami kuat, karena kami tahu banyak kerentanan,” kata Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian kepada wartawan saat jumpa pers di Depok, Selasa (13/9/2022).

Untuk itu, kata dia, BSSN sudah melakukan mitigasi di setiap tahun, seperti monitoring, memberikan notifikasi dan menilai masing-masing kerentanan tiap institusi.

Terkait pembentukan tim emergency respons sesuai arahan Presiden Joko Widodo, BSSN menyambut baik rencana tersebut. Hinsa mengeklaim, BSSN sendiri selama ini sudah melakukan national security incident responsif (Penanganan insiden siber nasional).

“Kita menyambut baik, sehingga kinerja kita akan semakin efesien, efektif juga semakin cepat,” ucap Hinsa.

Tujuan utama pembentukan tim emergency respons, lanjut Hinsa Siburian, guna menyakinkan kepada lembaga – lembaga atau kementerian bahwa sistem berjalan baik atau tidak ada gangguan.

“Karena serangan siber itu kan antara lain serangan mencuri data. Serangan juga bisa melumpuhkan sistem, jadi macam-macam bentuk serangan,” jelas dia.

Hinsa menambahkan, jika ada serangan, tim akan melakukan pemeriksaan semua sistem elektronik yang ada di lembaga untuk melihat kerentanan sistem yang di miliki lembaga.

“Itu yang nantinya akan diingatkan oleh BSSN,” tutup dia.

Sebelumnya, Hacker Bjorka membocorkan sejumlah data dari perusahaan dan instansi kementerian serta lembaga terkait.

Yang mencuri perhatian, salah satunya yakni dokumen surat-surat yang ditujukan kepada Presiden RI dari Badan Intelejen Nasional (BIN) dan data pribadi sederet pejabat negeri.

Jurnalis: Dirham