JAKARTA – Banyak pihak yang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Enembe.
KPK mengaku tidak mau gegabah dengan banyaknya desakan permintaan tersebut lantaran menghindari kericuhan.
“Efek sesudahnya harus kita perhatikan supaya jangan sampai ada kerusuhan. Kami enggak menginginkan itu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Selasa (4/10/2022).
Alex menyampaikan pihaknya mau mengutamakan pendekatan persuasif untuk memeriksa Lukas. Lukas diharap mau diperiksa setelah dibujuk oleh KPK.
“Kami melihat, tentu kami juga harus melakukan kalkulasi resiko yang mungkin timbul kalau misalnya ada pemanggilan secara paksa,” ucap Alex.
Langkah persuasif ini, kata Alex, dilakukan bukan karena KPK kalah dengan Lukas. Lembaga Antikorupsi itu cuma tidak mau ada pertumpahan darah jika memaksakan pemanggilan paksa Lukas.
“Tentu bukan persoalan sulit untuk mengambil paksa dan mengerahkan segala kekuatan,” ujar Alex.
Sebelumnya, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak KPK menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Enembe. Penjemputan paksa diminta disegerakan sebelum Polri menarik pasukannya dari Papua.
“KPK harus memanfaatkan secara maksimal bantuan Polri ini,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Medcom.id, Senin (3/10/2022).
Boyamin meminta Lembaga Antikorupsi itu memanfaatkan momentum. KPK bakal kesulitan menjemput Lukas jika pasukan Polri tidak di sana.
Tinggalkan Balasan