Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Dok: Kemenkopolhukam

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meyakini bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Namun, dia ragu Pemilu itu akan terselenggara dengan substantif.

Dia pun memperkirakan Pemilu 2024 bakal banyak dipilih oleh rakyat yang bisa dibujuk oleh uang.

“Kalau itu iya bahwa pemilu akan diikuti oleh rakyat yang banyak bisa dibujuk oleh uang,” kata Mahfud dalam diskusi bersama Rocky Gerung yang dikutip melalui RGTV Channel ID, Rabu (19/10/2022).

Mahfud berpendapat politik uang dalam Pemilu 2024 sangat sulit dihindari. Dia pun menjelaskan alasannya dengan mengutip pernyataan Boediono saat pengukuhan sebagai guru besar Universitas Gajah Mada (UGM).

Boediono saat itu menjelaskan bahwa Pemilu yang substantif sulit dilaksanakan di Indonesia, jika pendapatan per kapita rakyatnya masih kecil.

Sebelumnya, seperti diketahui, Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat mengaku akan mengkaji sistem proporsional tertutup untuk diterapkan lagi dalam Pemilu.

Djarot menilai demokrasi di Indonesia saat ini sudah mengarah ke sistem demokrasi liberal yang individualistik. Terlebih lagi, sistem proporsional terbuka di Pemilu selama ini telah menimbulkan biaya politik yang mahal.

Dia meyakini sistem proporsional tertutup relatif Pemilu tak akan banyak memakan biaya. Praktik jual-beli suara pun diklaim akan minim. Sebab, pemegang keputusan nantinya akan berada di partai politik.

“Dengan itu maka tidak ada lagi pertarungan antarcalon, mereka yang sekarang ngurusin partai luar biasa, berkorban luar biasa kemudian pada saat pencalonan itu kalah sama orang baru yamg membawa duit karena amplopnya lebih tebal, ini tidak fair,” kata Djarot.

Jurnalis: Agung Nugroho