JAKARTA – Komisi IV DPR berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki program pengembangan food estate di berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Komisi IV DPR Sudin mengaku sudah menyiapkan Panitia Kerja (Panja) guna mendalami kejelasan dari proyek lumbung pangan nasional atau food estate.
“Hal yang perlu diperhatian, masih adanya temuan BPK di Kementerian Pertanian (Kementan) yang dapat diartikan masih ada program dan kegiatan bermasalah. Bahkan ada yang gagal dan tidak mencapai target. Contohnya food estate di beberapa tempat,” kata Sudin saat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Senin (16/1/2023) lalu.
Dalam pembukaan rapat kerja tersebut, Sudin juga menyoroti data produksi pertanian yang dinilai tak sinkron. Terbukti, tak mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri sehingga pemerintah harus impor.
“Tahun ini tahun keempat kerja Menteri Pertanian. Pembangunan pertanian masih menghadapi masalah klasik. Bahkan di beberapa kesempatan keadaan makin memburuk, salah satu indikasinya impor beras,” kata Sudin.
“Komisi IV meminta pembenahan data produksi dan stok beras. Untuk kepentingan kebijakan pangan nasional,” tambahnya.
Selain itu, Sudin juga mengkritik kebijakan bidang pertanian lainnya yang dinilai tak berdampak langsung bagi petani. Dan, hanya fokus pada penyerapan anggaran, bukan memacu produksi pertanian nasional.
“Perjalanan dinas yang melibatkan banyak pegawai agar dikurangi,” ucap Sudin.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi turut memasukkan kementerian Pertahanan sebagai salah satu yang turut mendukung program food estate sejak 2020.
Kala itu, Jokowi beralasan, pangan sebagai salah satu kunci dari pertahanan dari suatu wilayah. Prabowo selaku menhan juga menegaskan dirinya mengikuti arahan Presiden sepenuhnya.
Jurnalis: Agung Nugroho
Tinggalkan Balasan