JAKARTA – Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengkritik rencana penetapan jalan berbayar elektronik (ERP) yang akan diterapkan di DKI Jakarta.
Menurutnya ERP lebih cocok diterapkan di negara maju dan belum bisa diterapkan di Indonesia.
“Pasalnya, kita masih negara sedang berkembang dan bukan negara maju,” kata Jerry kepada Indonesiaparlemen.com, Selasa (14/2/2023).
Jerry mencontohkan ERP yang diterapkan di Swedia. Dimana kebijakan tersebut bisa dilakukan lantaran pendapatan bulanan Swedia dilaporkan sebesar 4,212 USD pada tahun 2022-11.
” Nah, kalau Indonesia pendapatan kita di bawah standar. UMP saja di atas Rp 3 juta,” jelas Jerry.
Sedangkan di negara seperti Amerika Serikat, kata pengamat politik internasional ini, income statement mereka pertahun $60-80 Dollar jauh di atas kita.
“Yang membuat saya heran, program ETLE atau tilang elektronik mati suri tak jelas seperti apa aplikasinya di lapangan. Padahal, anggaran negara cukup besar dalam pilot project ini,” ujar dia.
Dia menilai penerapan ERP hanya kebijakan yang membuang anggaran karena tidak berdampak manfaat untuk warga DKI Jakarta.
“Padahal, 1 ETLE saja harganya senilai Rp3,1 miliar. Di DKI ada 70 ETLE maka pembuatannya menelan dana Rp75 miliar. Saya pikir program ERP tak perlu dilanjutkan,” pungkas dia.
Editor: Angie
Tinggalkan Balasan