Menkeu dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pembahasan Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, beserta Nota Keuangannya, Selasa (24/8/2021).

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kemarahannya saat melihat video dan foto Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo dan sejumlah karyawan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengendarai motor besar atau motor gede (moge) viral di media sosial (medsos).

Dia menyebut yg dilakukan pejabat negara khususnya pegawai DJP yang gemar mengendarai moge menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat.

Dia menyampaikan, hal ini biaa menimbulkan persepsi masyarakat terhadap Kemenkeu termasuk DJP.

“Bahkan apabila moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, mengendarai dan memamerkan Moge bagi Pejabat/Pegawai Pajak dan Kemenkeu telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik. Ini mencederai kepercayaan masyarakat,” ucap Sri Mulyani dikutip dari akun instagram resminya @smindrawati pada Minggu (26/2/2023).

Sebelumnya ramai pemberitaan tentang Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai moge bersama klub Blasting Rijder DJP yaitu komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar. Hal ini turut menimbulkan erosi kepercayaan dari masyarakat ke pegawai DJP.

Untuk itu Sri Mulyani sudah memberikan instruksi kepada Dirjen Pajak agar membubarkan klub Blasting Rijder .

“Saya meminta agar klub Blasting Rijder DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai moge (dapat) menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP,” ucap dia.

Untuk diketahui, saat ini Kemenkeu sedang disorot karena adanya kasus pemukulan yang dilakukan David oleh Mario Dandy Satriyo oleh anak Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo (RAT).

Pada saat yang sama Rafael juga dinilai memiliki harta kekayaan tidak wajar dengan nilai mencapai Rp 56 miliar. Hal ini turut mempengaruhi kredibilitas DJP di mata masyarakat.

Jurnalis: Agung Nugroho