JAKARTA – Pengamat kebijakan publik Jerry Massie menyebut gaya hidup hedonisme yang ditunjukkan pejabat publik tak sesuai dengan pangkat dan jabatan yang diembannya.
Jerry mengungkapkan harusnya pejabat negara memiliki kesadaran digaji dengan uang rakyat. Jadi tak sepatutnya mempertontonkan kemewahan di media sosial.
“Perlu dibasmi gaya hedonisme di kalangan pejabat. Kalau dia seorang pengusaha monggo aja tapi kalau pejabat publik perlu dilenyapkan khususnya bagi kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara),” kata Jerry Massie kepada Indonesiaparlemen.com, Minggu (12/4/2023).
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) itu menyoroti 964 pegawai Kementerian Keuangan yang diduga memiliki harta tak wajar.
“Merekalah yang membuat bangsa ini miskin, menderita dan bangkrut. Perampokan anggaran APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) secara berjamaah,” ujarnya.
Sebagai contoh, kata dia, laporan harta pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo hanya Rp 56 miliar tapi Rp 500 miliar yang dia miliki.
“Bahkan safe deposit box miliknya berisi Rp37 miliar. Sebelumya aset yang diblokir PPATK Rp 500 miliar direkeningnya. Dan ada laporan nilai asetnya tembus Rp2,5 Triliun,” jelas Jerry.
Jerry juga menyinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memiliki rumah mewah di Amerika Serikat. Dia menduga masih banyak aset Sri Mulyani yang belum dilaporkan.
Belum lagi, Sri Mulyani memiliki rumah mewah di AS. Barangkalu masih ada banyak asetnya yang belum dilaporkan.
“Saat ini perlunya audit forensik kalau perlu bisa menggunakan para ahli Internal Revenue Service (IRS) Amerika Serikat untuk melacak aset-aset pejabat Kemenkeu,” ucap Jerry.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengungkap adanya temuan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan.
Mahfud menyebut temuan ini di luar transaksi janggal Rp 500 miliar dari rekening eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya.
“Saya sudah dapat laporan terbaru tadi pagi, malah ada pergerakan mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai,” kata Mahfud MD di Yogyakarta, Rabu (8/3/2023).
Mahfud menilai, temuan itu telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Dia menambahkan, KPK juga telah memeriksa satu per satu pegawai Kemenkeu yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang.
Jurnalis: Dirham
Tinggalkan Balasan