Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara penyerahan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat secara hibrida, daring di 33 provinsi dan luring di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022). Dok: Setkab

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik sejumlah kementerian dan lembaga terkait dengan pembelanjaan barang pada pemaparan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7/2023).

“Yang paling penting ini perlu saya tekankan, hati-hati untuk pembelian barang-barang. Ini untuk Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, Kejaksaan, karena angkanya saya lihat cukup besar Rp29,7 (triliun),” kata Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia itu membandingkan pembiayaan untuk jalan, irigasi, dan bendungan yang berada di angka Rp23,5 triliun. Ia meminta hal ini menjadi perhatian lantaran menginginkan agar APBN Indonesia tetap sehat.

“Ini hati-hati jangan sampai kita beli barang banyak-banyak yang akhirnya, kalau manfaatnya maksimal ndak apa-apa, kalau tidak maksimal kemudian biaya pemeliharaan bisa naik sampai Rp21,5 triliun ini yang harus coba dilihat detail,” ucap dia.

Dia menyampaikan harapan agar pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan tren positif pada semester kedua. Beberapa upaya yang perlu dilakukan menurutnya di antaranya mendongkrak konsumsi rumah tangga, stabilisasi harga kebutuhan pokok, hingga memastikan ketersediaan stok pangan.

Dia juga meminta agar realisasi belanja APBN dan APBD 2023 dimaksimalkan. Pun prioritas belanja barang dan modal pada produk dalam negeri, serta program bansos yang disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.

“Hilirisasi industri infrastruktur energi terbarukan hingga ekonomi hijau jangan kehilangan fokus di bidang ini. Lihat dan kaji program yang dalam APBN belum berjalan apa penyebab dan bagaimana kelanjutannya,” pungkas Jokowi.

Jurnalis: Dewi