JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto untuk fokus dalam beberapa program yakni percepatan sertipikasi tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, serta menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia.
Guna penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia, Menteri ATR/Kepala BPN terus melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan beberapa pimpinan kementerian/lembaga.
Salah satunya menjalin koordinasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko pada Jumat (08/07/2022).
Pertemuan ini sebagai langkah percepatan penyelesaian konflik agraria yang terkait dengan aset BUMN, salah satunya PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian BUMN dan KSP menyusun strategi terkait dengan skema penyelesaian sengketa dan konflik.
“Dalam hal ini, saya melakukan pendalaman dengan konsolidasi antar kementerian/lembaga yaitu dengan BUMN dan KSP,” kata Hadi Tjahjanto dalam keterangan Persnya, Sabtu (9/7/2022).
“Harapannya kedua pertemuan tersebut akan membuahkan solusi bagi semua pihak, kesejahteraan masyarakat tercipta dan aset BUMN tetap terjaga,” tambahnya.
Salah satu upaya dalam menghindari terjadinya sengketa dan konflik pertanahan, Hadi ingin bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menjaga asetnya di lapangan.
“Penjagaan aset bisa dengan bekerja sama dengan Polri dan aparat penegak hukum,” tutur dia.
Jurnalis: Agung
Tinggalkan Balasan