JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bertemu dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono untuk mengolaborasikan manajemen data di BPS dengan evaluasi reformasi birokrasi tematik di Kementerian PANRB.
Anas menjelaskan, ada empat fokus, yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi layanan, dan prioritas aktual Presiden berupa belanja produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.
“Jadi nanti data dari BPS masuk ke sistem evaluasi reformasi birokrasi di Kementerian PANRB. Sehingga kita bisa langsung tahu indikator hasil dari masing-masing pemerintah daerah. Sekaligus ini semakin memasifkan pemahaman kita bersama bahwa reformasi birokrasi harus berdampak, di antaranya ke penurunan kemiskinan,” ujar Anas, Rabu (22/3/2023).
“Alhamdulillah kita sudah duduk bareng dengan BPS kemarin. Klop. Kami melihat manajemen data BPS juga sudah semakin keren, dengan teknologi, bahkan didukung nantinya dengan artificial intelligence (AI),” imbuh Anas.
Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu menjelaskan, kerangka evaluasi reformasi birokrasi pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemda yang sebelumnya memuat 259 komponen pertanyaan kini disederhanakan agar semua fokus pada dampak. Yaitu 27 indikator hasil dan empat strategi, di antaranya penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi layanan, penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.
“Penyederhanaan ini kita bikin dengan harapan nantinya semua elemen birokrasi fokus pada dampak, yaitu menyelesaikan masalah hilir di masyarakat seperti kemiskinan, stunting, investasi, belanja produk dalam negeri, dan sebagainya,” jelas dia.
Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono menyampaikan dukungannya kepada pelaksanaan reformasi birokrasi tematik Kementerian PANRB.
“Harapannya, berbagai data, berbagai sumber daya di BPS bisa dikonsolidasikan untuk mendukung reformasi birokrasi tematik,” ujarnya.
Jurnalis: Agung Nugroho
Tinggalkan Balasan