JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya meningkatkan kualitas serta capaian kinerja di bidang pertanahan dan tata ruang.
Hal ini merupakan bentuk kontribusi terhadap pembangunan nasional dan peningkatan perekonomian.
Percepatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan layanan pertanahan yang saling terintegrasi terus diimplementasikan sebagai upaya memberikan pelayanan publik yang optimal.
Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian terhadap salah satu aspek dalam pendukung kemudahan berusaha, yaitu aspek tata ruang meliputi KKPR.
Dia menyebut, Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang perlu terus melakukan realisasi capaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Dari 514 kabupaten/kota terdapat 2.000 RDTR yang harus diselesaikan. Sebanyak 294 RDTR sudah menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan 114 RDTR terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS),” ujar Hadi Tjahjanto pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2023, Selasa (7/3/2023) yang bertempat di Hotel Shangri-La, Jakarta.
Dalam kegiatan ini, Hadi Tjahjanto mengapresiasi indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN yang mencapai kategori baik.
Dia mengimbau kepada seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN untuk terus meningkatkan kinerja sehingga mendapat hasil yang lebih baik lagi. “Mari kita tingkatkan lagi, kita mampu menjadi kementerian yang terbaik di negeri ini,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia berkata, persoalan investasi tak lepas dari aspek pertanahan dan tata ruang.
Dia mengatakan, meski saat ini dunia tengah berada di kondisi ekonomi global yang tak menentu, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tumbuh sebesar 5,01% pada triwulan IV 2022 dan secara kumulatif pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31%.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini menjadi salah satu yang terbaik di negara-negara G20. Target investasi kita di tahun 2022 ini adalah Rp1.200 triliun, Alhamdulillah ternyata kita bisa mencapai realisasi sebesar Rp1.207,2 triliun. Tentunya ini juga tak lepas dari peran serta kementerian ATR/BPN,” jelas Bahlil Lahadalia.
Adanya investasi tak lepas dari aspek dasar perizinan berusaha. Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah terus mendorong sistem perizinan berusaha terintegrasi melalui OSS Berbasis Risiko. Ia menyebut bahwa adanya RDTR yang juga tengah dikejar oleh Kementerian ATR/BPN ini dapat mempercepat penerbitan KKPR untuk proses persyaratan dasar perizinan berusaha.
Jurnalis: Agung Nugroho
Tinggalkan Balasan