Rusun pekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Dok: PUPR

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengajukan tambahan anggaran Rp 7 triliun hingga Rp 8 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun 2023 ini.

Diketahui, tambahan anggaran tersebut akan diberikan kepada Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat). Adapun anggaran pembangunan IKN Nusantara yang sebelumnya ditetapkan pada tahun ini sebesar Rp 23 triliun.

“Angka ini merupakan tambahan baru karena Pak Presiden (Joko Widodo) meminta tanah yang perlu disiapkan untuk investor. Nah itu nanti perlu land development,” kata Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam Media Gathering di Jakarta, Selasa (22/3/2023).

Dia menyebut meskipun Kementerian PUPR sudah mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp 7 sampai Rp 8 triliun, tetapi jumlah ini belum final.

“Kemungkinan masih ada tambahan anggaran lain dalam proses pembangunan IKN Nusantara,” tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui sejumlah Kementerian/Lembaga terus berupaya meningkatkan minat investor untuk terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara.

Salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 terkait pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di IKN Nusantara.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian, kesempatan, dan partisipasi yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mempercepat pembangunan Nusantara, sehingga dapat meratakan pembangunan dan menggerakkan ekonomi Indonesia ke depannya.

Jurnalis: Agung Nugroho