Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto memberikan sertifikat tanah ke warga Jambi, Kamis (21/12/2022). Dok: ATR/BPN

JAKARTA – Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Hadi Tjahjanto akan mengunjungi Kementerian Keuangan.

Hal itu dikatakan Marsekal (Purn) Hadi dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2023).

Adapun tujuan kedatangannya itu untuk meminta tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2024.

Hadi mengatakan, penyelesaian PTSL yang ditargetkan sebanyak 126 juta bidang tanah tersertifikasi hingga awal 2025 menjadi perhatian utama pihaknya. Untuk mencapai target tersebut, pihaknya membutuhkan anggaran tambahan.

“Saya sore ini bertemu dengan ibu Menteri Keuangan untuk bisa menambah anggaran dari Rp 7 (triliun) di 2024, paling nggak menjadi Rp 15 (triliun), sehingga target kami 126 juta bidang ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Hadi

Adapun total pagu anggaran yang diperoleh kementeriannya pada 2023 Rp 7,6 triliun. Menurut Hadi, tanah merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga keberadaannya menjadi sangat vital.

“Karena apa? Tanah ini episentrum kebutuhan dasar masyarakat yang benar-benar harus kita selesaikan,” kata Hadi.

“Oleh sebab itu harus ada regulasi, koordinasi bahkan diskresi yang dimiliki Kementerian ATR/BPN, sehingga benar-benar merasakan rasa keadilan atas hak atas tanah tersebut,” sambungnya.

Sebagai tambahan informasi, sampai dengan 2022 Kementerian ATR/BPN telah mendaftarkan 101,1 juta bidang tanah atau setara 80,25% secara nasional lewat PTSL. Adapun 67,5% di antaranya telah bersertifikat atau sebanyak 85 juta bidang.

Jurnalis: Agung Nugroho